Trump Sindir Keamanan Seattle, Isyaratkan Pemindahan Lokasi Piala Dunia 2026

Washington, 26 September 2025 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyinggung penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ia menyebut kemungkinan memindahkan salah satu kota tuan rumah, yakni Seattle, karena alasan keamanan.

Dalam pernyataannya yang dikutip The Athletic, Trump mengkritik Seattle dan San Francisco sebagai kota yang dipimpin “orang-orang kiri radikal” dan menilai pengelolaannya buruk. “Untuk Piala Dunia khususnya, kami tidak akan membiarkan pertandingan digelar di sana, kami akan memindahkannya sedikit. Tapi saya harap itu tidak terjadi,” ujarnya.

Trump juga menyebut sejumlah kota lain seperti Memphis dan Chicago yang menurutnya lebih aman. Namun ia belum menjelaskan secara detail mekanisme pemindahan lokasi pertandingan yang sejatinya berada di bawah wewenang FIFA dan panitia lokal.

Seattle sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia 2026, mulai fase grup hingga babak 16 besar. Pemerintah kota telah menegaskan komitmen menjaga keamanan selama turnamen.

“Kami bekerja setiap hari agar Piala Dunia 2026 aman, ramah, dan menyenangkan bagi warga serta pengunjung,” kata Jamie Housen, juru bicara Wali Kota Seattle Bruce Harrell.

Hal senada disampaikan Hana Tadesse, juru bicara Komite Penyelenggara FIFA 26 Seattle. Ia memastikan keamanan menjadi prioritas utama. “Seattle siap bersinar di panggung dunia dan menjadi tuan rumah yang spektakuler sekaligus aman,” ujarnya.

Rencana Trump itu muncul di tengah kritiknya terhadap kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat. Hingga kini belum ada kepastian apakah lokasi pertandingan benar-benar akan dipindahkan.

Sumber : detikcom

Editor : Tia

Read More

Ahmad Ali Ajak Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu

26 September 2025 – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meminta seluruh kader partai aktif membela Presiden Joko Widodo dari berbagai serangan politik, termasuk tudingan ijazah palsu. Seruan ini ia sampaikan usai resmi dilantik sebagai Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi diserang, tetapi kader PSI masih diam,” kata Ahmad Ali dalam pidatonya.

Ia menilai isu ijazah palsu yang juga pernah menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan situasi politik yang tidak sehat. “Terjadi kegaduhan luar biasa yang menimpa panutan kita Pak Jokowi. Kami berharap Bapak Presiden segera mengakhiri polemik soal ijazah palsu ini,” ujarnya.

Ali menegaskan PSI harus menjaga nama baik Jokowi dan Gibran, yang disebutnya sebagai modal besar partai. “Kalau kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan, maka kita wajib berdiri di depan menjaga kehormatan beliau,” imbuhnya.

Menurut Ali, menjaga kedua tokoh itu penting karena PSI juga dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Ia menekankan PSI sangat membutuhkan dukungan dan keteladanan Jokowi untuk memperkuat citra partai. “Pak Jokowi mungkin tidak membutuhkan PSI, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi,” tandasnya.

Sumber : kompascom

Editor : Tia

Read More

Pejabat BGN Ungkap Politikus Minta Proyek Dapur Program Makan Bergizi Gratis

26 September 2025 – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkap adanya politikus yang meminta jatah proyek dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik mengaku geram karena permintaan itu muncul di tengah upaya BGN menangani kasus keracunan massal peserta program.

“Serius, ada yang WA saya minta dapur. Saya jawab, kamu politikus bukannya bantu komunikasi soal keracunan, malah minta proyek dapur,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan pesan tersebut langsung diblokir dan dirinya tidak akan melayani praktik semacam itu.

Nanik juga menegaskan akan menutup dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah tanpa pandang bulu. “Mau milik siapa pun, kalau melanggar akan saya tutup. Ini nyangkut nyawa manusia,” ujarnya.

Program MBG sendiri tengah menuai kritik soal transparansi dan tata kelola. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut sistem MBG sejak perencanaan hingga evaluasi dilakukan secara tertutup dan sarat konflik kepentingan.

“Mulai dari perencanaan, penunjukan dapur harus terbuka. Jangan tiba-tiba ada jatah dapur untuk TNI, polisi, parpol atau DPR. Ini main-main,” kata Ubaid.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai tidak akuntabel, sehingga pemerintah diminta melakukan pembenahan menyeluruh.

Sumber : CNN INDONESIA

Editor : Tia

Read More