Gerbang Baru Gedung Sate Disebut Mirip Candi, Pemprov Jabar Pastikan Tak Langgar Cagar Budaya

Babe News - Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat angkat bicara soal renovasi gerbang halaman Gedung Sate yang kini tampak menyerupai bangunan berundak layaknya candi. Proyek bernilai Rp3,9 miliar tersebut sempat memicu komentar publik, terutama karena dikerjakan di tengah isu efisiensi anggaran.

Renovasi ini dilakukan di area halaman Gedung Sate, Kota Bandung, dan mulai menjadi sorotan sejak November 2025. Bentuk gerbang yang kini menampilkan dua pilar bergaya Candi Bentar membuat sebagian warganet mempertanyakan apakah bangunan baru ini berpotensi merusak nilai sejarah salah satu ikon kota kembang tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan bahwa proyek ini tidak menyentuh inti bangunan Gedung Sate, sehingga tidak melanggar aturan cagar budaya. Menurutnya, bagian yang masuk kategori cagar budaya hanya bangunan utama beserta ornamen khas seperti hiasan padi dan elemen arsitektur dalam gedung.

“Renovasi hanya dilakukan pada area luar, termasuk gerbang dan parkiran. Itu bukan bagian cagar budaya. Justru desain pilar ini memperkuat identitas budaya Jawa Barat,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, konsep pilar ala Candi Bentar terinspirasi dari berbagai keraton di Jawa Barat. Dengan tambahan elemen budaya tersebut, Pemprov berharap Gedung Sate tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol budaya yang lebih hidup dan tematik. Ia juga menegaskan bahwa sebelum dikerjakan, Pemprov sudah berkonsultasi dengan Balai Cagar Budaya.

Meski dibangun saat Pemprov Jabar tengah menerapkan penghematan anggaran untuk kegiatan seremonial, proyek fisik ini tetap berjalan melalui APBD Perubahan 2025. Menanggapi nominal Rp3,9 miliar, Adi menjelaskan bahwa anggaran tersebut tak hanya untuk gerbang, tetapi juga mencakup perbaikan enam pintu masuk, perbaikan pilar, serta penataan parkir di sisi barat dan timur yang dinilai sudah tidak layak.

Menurutnya, perbaikan ini bukan sekadar kosmetik bangunan, tetapi upaya memperkuat area pelayanan publik. Terlebih, Gedung Sate kini memiliki Bale Pananggeuhan, tempat warga menyampaikan keluhan dan pengaduannya.

“Gedung Sate bukan hanya kantor. Ini juga ruang layanan publik. Perbaikan area luar mendukung kenyamanan masyarakat,” kata Adi.

Proyek renovasi halaman Gedung Sate tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2025.

Sumber : detikcom

Editor : Tia

Read More

Berpidato di Forum Bloomberg, Jokowi Tekankan Masa Depan Ekonomi Ditentukan SDM Melek AI

Babe News - Jawa Barat, Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa masa depan ekonomi global akan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal tersebut ia sampaikan saat menutup Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Hotel Capella, Singapura, Jumat (21/11) dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi forum tersebut.

Dalam pidatonya yang dibawakan dalam bahasa Inggris, Jokowi menekankan bahwa dunia sedang bergerak menuju era “ekonomi kecerdasan” (intelligent economy), sehingga literasi teknologi menjadi syarat mutlak bagi daya saing suatu negara. “Akan ada lebih banyak peluang kerja di masa depan jika rakyat kita dipersiapkan sejak sekarang,” ucap Jokowi. “Mereka harus belajar tentang AI, algoritma, coding, dan machine learning. Literasi teknologi menjadi kunci dalam kompetisi global,” tambahnya.

Tantangan Global dan Reformasi Lembaga Internasional

Selain menyoroti SDM, Jokowi juga menegaskan pentingnya reformasi lembaga keuangan dan perdagangan dunia, seperti IMF, Bank Dunia, hingga WTO. Menurutnya, regulasi dan instrumen keuangan global harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang kini menentukan arah ekonomi global. “IMF dan Bank Dunia perlu memperbarui instrumen keuangannya, dan WTO juga harus meninjau ulang aturan perdagangan serta tarif,” ujar Jokowi tanpa menjelaskan lebih detail bentuk reformasi yang ia maksud. Jokowi dan Peran Baru di Forum Ekonomi Dunia

Sejak April 2025, Jokowi resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, forum internasional yang dibentuk oleh Michael Bloomberg pada 2018 untuk merespons pergeseran pusat ekonomi dunia dari Barat menuju Asia dan negara berkembang.

Dalam perannya tersebut, Jokowi menyatakan akan fokus pada isu AI, data, dan transformasi digital, sambil membawa pengalaman Indonesia dalam menjalankan kebijakan industri berbasis teknologi.

Bangga atas Kemajuan Digital Indonesia

Jokowi juga menyelipkan refleksi mengenai satu dekade pemerintahannya. Menurutnya, pembangunan pusat data, satelit, dan jaringan digital selama masa kepemimpinannya merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. “Infrastruktur digital adalah tulang punggung kecerdasan ekonomi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti hadirnya berbagai marketplace lokal dan sistem pembayaran digital QRIS yang kini menjangkau pedagang kecil hingga perusahaan nasional. “QRIS memudahkan transaksi universal. Dari pedagang kaki lima hingga perusahaan besar kini menggunakan sistem yang sama,” kata Jokowi. “Inisiatif hilirisasi, termasuk industri baterai kendaraan listrik, merupakan langkah menuju ekonomi cerdas,” lanjutnya.

Bertemu Para Tokoh Dunia di Singapura

Selama tiga hari berada di Singapura, Jokowi terlihat bertemu dengan berbagai pemimpin dunia dan tokoh internasional yang juga menghadiri forum tersebut. Ia berdiskusi dengan Michael Bloomberg, mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, serta Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong.

Selain menghadiri jamuan makan malam kenegaraan, Jokowi juga mengunggah momen kebersamaannya dengan Menteri Senior Singapura Lee Hsien Loong, di mana keduanya tampak santai berbincang dan berjalan berdua.

Sumber : CNA Indonesia

Editor : Tia

Read More

Menteri PKP Puji Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi sebagai Penyalur FLPP Terbanyak Nasional

Babe News - Jawa Barat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten Bekasi atas kinerjanya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun berjalan. Pujian tersebut disampaikan saat Sosialisasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi di Kabupaten Bekasi, Jumat (21/11/2025).

Menurut data yang disampaikan, Kabupaten Bekasi menempati posisi tertinggi secara nasional sebagai daerah dengan penyaluran FLPP terbanyak, yakni 11.466 unit rumah. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran FLPP terbesar, mencapai 50.400 unit rumah. Capaian ini mencerminkan adanya kebutuhan tinggi terhadap hunian terjangkau di wilayah tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkannya. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi. Penyaluran FLPP menunjukkan komitmen nyata dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kabupaten Bekasi mencatat penyaluran terbanyak, 11.466 unit, dan ini patut dibanggakan,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP menegaskan bahwa tingginya angka penyerapan FLPP di Jawa Barat bukan hanya menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi, tetapi juga bukti kuat bahwa daerah mampu bekerja efektif dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain memaparkan penyaluran FLPP, Maruarar juga menyinggung peran penting program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang saat ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem perumahan bagi pelaku usaha di sektor pendukung. Ia menjelaskan bahwa KUR Perumahan memberikan pinjaman usaha dengan subsidi bunga 5%, yang ditujukan untuk UMKM, toko bangunan, pengembang, dan kontraktor. “Ekosistem perumahan harus tumbuh bersama. KUR Perumahan menjadi dukungan lanjutan agar pelaku usaha di sektor ini bisa berkembang sehingga pelayanan hunian bagi masyarakat semakin baik,” tegasnya.

Menurut Maruarar, pencapaian tinggi Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat memberikan dorongan besar bagi realisasi Program Nasional 3 Juta Rumah, yang menargetkan peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia. “Daerah dan lembaga yang mampu menyalurkan FLPP dengan cepat dan dalam jumlah besar merupakan motor penting untuk mencapai target 3 juta rumah. Kolaborasi seperti ini harus terus dilanjutkan,” tambahnya.

Sumber : pkp.go.id

Editor : Tia

Read More