KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dari Tersangka Swasta ke Ono Surono dalam Kasus Suap Bupati Bekasi

Babe News - Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik memeriksa Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, untuk menelusuri dugaan aliran dana dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ono difokuskan pada dugaan pemberian uang dari Sarjan, tersangka swasta yang berperan sebagai pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari saudara SRJ selaku pihak swasta,” ujar Budi kepada awak media.

Menurut Budi, KPK ingin mengetahui latar belakang pemberian uang tersebut, termasuk alasan Sarjan menyerahkan sejumlah dana kepada Ono Surono yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Penyidik menilai keterangan Ono penting untuk membuka gambaran utuh terkait pola dan mekanisme dugaan suap yang terjadi.

Selain itu, penyidik juga akan memeriksa saksi-saksi lain guna menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa yang melibatkan pihak lain, khususnya di lingkungan DPRD Bekasi. “Kami juga mendalami apakah ada modus atau penerimaan sejenis yang dilakukan oleh pihak-pihak lain,” kata Budi.

Terkait besaran uang yang diduga diterima, KPK belum membeberkan secara rinci. Budi menyebut penyidik masih mengumpulkan keterangan tambahan untuk memastikan apakah aliran dana tersebut hanya terjadi satu kali atau terdapat penerimaan lain. “Untuk nominalnya akan kami sampaikan kemudian karena proses pendalaman masih berjalan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ono Surono tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.23 WIB dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai diperiksa, Ono mengakui bahwa dirinya mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik, termasuk terkait dugaan aliran uang dalam kasus suap ijon proyek tersebut.

“Ada beberapa hal yang ditanyakan, termasuk soal aliran uang,” ujar Ono singkat kepada wartawan.

Meski demikian, Ono enggan merinci lebih jauh materi pemeriksaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Ia juga menyebut penyidik menanyakan perihal tugas dan perannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Sumber : kompascom

Editor : Tia

Read More

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dari Tersangka Swasta ke Ono Surono dalam Kasus Suap Bupati Bekasi

Babe News - Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik memeriksa Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, untuk menelusuri dugaan aliran dana dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ono difokuskan pada dugaan pemberian uang dari Sarjan, tersangka swasta yang berperan sebagai pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari saudara SRJ selaku pihak swasta,” ujar Budi kepada awak media.

Menurut Budi, KPK ingin mengetahui latar belakang pemberian uang tersebut, termasuk alasan Sarjan menyerahkan sejumlah dana kepada Ono Surono yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Penyidik menilai keterangan Ono penting untuk membuka gambaran utuh terkait pola dan mekanisme dugaan suap yang terjadi.

Selain itu, penyidik juga akan memeriksa saksi-saksi lain guna menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa yang melibatkan pihak lain, khususnya di lingkungan DPRD Bekasi. “Kami juga mendalami apakah ada modus atau penerimaan sejenis yang dilakukan oleh pihak-pihak lain,” kata Budi.

Terkait besaran uang yang diduga diterima, KPK belum membeberkan secara rinci. Budi menyebut penyidik masih mengumpulkan keterangan tambahan untuk memastikan apakah aliran dana tersebut hanya terjadi satu kali atau terdapat penerimaan lain. “Untuk nominalnya akan kami sampaikan kemudian karena proses pendalaman masih berjalan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ono Surono tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.23 WIB dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai diperiksa, Ono mengakui bahwa dirinya mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik, termasuk terkait dugaan aliran uang dalam kasus suap ijon proyek tersebut.

“Ada beberapa hal yang ditanyakan, termasuk soal aliran uang,” ujar Ono singkat kepada wartawan.

Meski demikian, Ono enggan merinci lebih jauh materi pemeriksaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Ia juga menyebut penyidik menanyakan perihal tugas dan perannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Sumber : kompascom

Editor : Tia

Read More

Realisasi Investasi Jawa Barat Tertinggi Nasional Sepanjang 2025, Ini Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi

Babe News - Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan posisinya sebagai daerah tujuan investasi paling diminati di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI.

Total investasi yang masuk ke Jawa Barat mencapai Rp296,8 triliun atau sekitar 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menempatkan Jawa Barat di peringkat pertama nasional, mengungguli sejumlah provinsi lain seperti DKI Jakarta dengan realisasi Rp270,9 triliun, Jawa Timur Rp145 triliun, Banten Rp139,2 triliun, dan Sulawesi Tengah Rp127 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, terhadap Jawa Barat.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Jawa Barat masih sangat kuat. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus menghadirkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan rasa aman bagi para pelaku usaha,” ujar Dedi, Kamis (15/1/2025).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi investasi Jawa Barat pada 2025 mengalami lonjakan signifikan. Pada 2024, nilai investasi tercatat sebesar Rp251,14 triliun. Artinya, terjadi peningkatan sekitar 18,21 persen dalam satu tahun.

Dedi menilai peningkatan tersebut menandakan geliat ekonomi yang semakin aktif, sekaligus meningkatnya minat investasi di berbagai sektor strategis di Jawa Barat. Dari total realisasi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp147,02 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp149,8 triliun.

Komposisi yang relatif seimbang antara modal asing dan domestik ini, menurut Dedi, menjadi indikator positif. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak semata-mata bertumpu pada investasi luar negeri, tetapi juga ditopang oleh pelaku usaha nasional.

“Kami ingin investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bukan hanya besar secara angka, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat infrastruktur pendukung investasi. Upaya tersebut meliputi pengembangan kawasan industri hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Realisasi investasi yang melampaui target ini dinilai menjadi sinyal positif bagi perekonomian Jawa Barat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Dengan capaian tersebut, Jawa Barat diharapkan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jawa Barat terbuka untuk investasi, namun tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal. Semua investasi harus berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Dedi.

Sumber : Kompascom

Editor : Tia

Read More