Banjir Berulang Hantui Perumahan di Bekasi, Warga Soroti Minimnya Antisipasi Pengembang

Babe News - Bekasi, Banjir kembali merendam salah satu kawasan perumahan di Bekasi dan memicu keluhan warga. Ketua RT 06 setempat, Firdaus, mengatakan warga mulai resah karena banjir terus berulang tanpa adanya langkah antisipasi yang jelas dari pihak pengembang maupun pemerintah daerah.
Menurut Firdaus, warga menyadari bahwa tingginya curah hujan menjadi faktor utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Namun, ia menilai seharusnya ada upaya pencegahan yang lebih serius, terutama dari pengembang perumahan yang sebelumnya mengklaim kawasan tersebut bebas banjir.
“Memang hujan kemarin intensitasnya tinggi dan banjir terjadi hampir merata. Tapi warga berharap ada langkah konkret dari developer atau pemerintah daerah supaya kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujar Firdaus saat ditemui, Rabu (21/1/2026).
Firdaus juga mengungkapkan hingga kini belum ada permintaan maaf maupun penjelasan resmi dari pihak pengembang kepada warga, meski banjir sudah beberapa kali terjadi. Padahal, saat awal pemasaran, perumahan tersebut disebut aman dari genangan.
“Kami belum pernah mendengar ada permintaan maaf atau penjelasan langsung dari pihak pengembang kepada warga,” katanya.
Banjir terakhir yang terjadi pertengahan Januari 2026 menjadi yang terparah. Ketinggian air mencapai sekitar satu meter, terutama di area jalan perumahan, dan membuat warga khawatir kejadian serupa akan kembali terulang. Kekhawatiran ini semakin besar mengingat jarak perumahan dengan Kali Sepak tergolong sangat dekat.
“Rasa khawatir pasti ada. Makanya kami berencana menghadap ke pihak developer untuk meminta solusi nyata,” ujarnya.
Firdaus menyebut, warga bersama pengurus lingkungan telah melakukan pertemuan internal untuk membahas langkah yang bisa ditempuh ke depan. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah belum tuntasnya normalisasi Kali Sepak.
“Normalisasi Kali Sepak dulu hanya sampai sekitar Pasar VGH. Sementara aliran dari gorong-gorong depan perumahan sampai ke hilir belum disentuh,” jelas Firdaus.
Warga berharap gorong-gorong tersebut dibongkar dan aliran sungai dinormalisasi hingga ke hilir. Bahkan, mereka mengusulkan pemasangan turap atau pondasi di sisi sungai setinggi satu meter untuk mengurangi risiko luapan air.
“Kalau itu dilakukan oleh developer atau pemerintah daerah maupun provinsi, kami yakin perumahan akan jauh lebih aman,” katanya.
Perumahan tersebut tercatat sudah tiga kali terdampak banjir. Banjir pertama terjadi pada Maret 2025 dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter hingga masuk ke rumah warga. Banjir kembali terjadi pada Juli 2025, meski saat itu air tidak sampai masuk ke rumah. Namun, banjir pada 18 Januari 2026 menjadi yang paling parah dengan ketinggian air melebihi kejadian sebelumnya.
Saat ini, perumahan memiliki empat blok yang sudah dibangun, yakni Blok C, D, E, dan F. Dari seluruh blok tersebut, Blok D dan Blok E menjadi wilayah yang paling terdampak. Sekitar 110 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman saat banjir mencapai puncaknya.
Firdaus menjelaskan, banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara merata hingga wilayah hulu, termasuk Bogor. Kondisi ini menyebabkan Kali Sepak Gabus meluap dan berdampak ke kawasan perumahan.
“Kalau hujannya hanya lokal biasanya aman. Tapi kalau hujan dari hulu sampai ke sini, aliran sungai tidak tertampung. Katanya Kali CBL dan Kali Bekasi juga meluap, akhirnya air kembali ke wilayah kami,” tuturnya.
Ia menambahkan, perumahan mulai dibangun sejak 2022 dan mulai dihuni pada pertengahan 2023. Selama 2023 hingga 2024, kawasan tersebut tidak pernah mengalami banjir.
“Banjir pertama yang kami alami itu baru Maret 2025. Sebelumnya tidak pernah,” katanya.
Sebelumnya, video banjir di perumahan tersebut sempat viral di media sosial. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Rabu sore banjir telah surut. Meski demikian, warga masih menyisakan kewaspadaan dan sebagian memilih belum mengembalikan barang-barang ke dalam rumah karena khawatir banjir susulan.

Sumber : Kompascom
Editor : Tia
Share:

Imbas Bencana di Sumatera, Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan

Babe News - Bekasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera. Kebijakan ini menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa laporan Satgas menjadi dasar Presiden dalam mengambil keputusan tersebut.
“Berdasarkan laporan Satgas PKH, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki berbagai bentuk perizinan, mulai dari Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP), hingga izin perkebunan. Seluruh izin itu berada di wilayah tiga provinsi yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir.
Secara keseluruhan, luas kawasan yang izinnya dicabut mencapai lebih dari 1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang izin PBPH untuk hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas sekitar 1.010.592 hektare. Sementara enam perusahaan lainnya bergerak di sektor non-kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Berikut daftar perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah:
22 Perusahaan Pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Aceh
1. PT Aceh Nusa Indrapuri
2. PT Rimba Timur Sentosa
3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatera Barat
1. PT Minas Pagai Lumber
2. PT Biomass Andalan Energi
3. PT Bukit Raya Mudisa
4. PT Dhara Silva Lestari
5. PT Sukses Jaya Wood
6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatera Utara
1. PT Anugerah Rimba Makmur
2. PT Barumun Raya Padang Langkat
3. PT Gunung Raya Utama Timber
4. PT Hutan Barumun Perkasa
5. PT Multi Sibolga Timber
6. PT Panei Lika Sejahtera
7. PT Putra Lika Perkasa
8. PT Sinar Belantara Indah
9. PT Sumatera Riang Lestari
10. PT Sumatera Sylva Lestari
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
12. PT Teluk Nauli
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Badan Usaha Non-Kehutanan

Aceh
1. PT Ika Bina Agro Wisesa
2. CV Rimba Jaya

Sumatera Utara
1. PT Agincourt Resources
2. PT North Sumatra Hydro Energy
3. Sumatera Barat
4. PT Perkebunan Pelalu Raya
5. PT Inang Sari

Pemerintah menilai, pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana alam, terutama banjir dan longsor. Karena itu, pencabutan izin ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola hutan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Sumber : Kompascom
Editor : Tia
Share:

Program MBG Bantu Warga Terdampak Banjir di Desa Pantai Bakti, Muaragembong

Babe News - Bekasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini difokuskan untuk peserta didik, kali ini dialihkan untuk membantu warga terdampak banjir di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Ratusan warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum menerima bantuan makanan siap santap pada Selasa (20/1/2026) siang.
Bantuan tersebut disalurkan kepada warga Kampung Bendungan dan Kampung Kebun Bokor, wilayah yang paling terdampak genangan air. Pada hari pertama pendistribusian, sekitar 500 paket MBG dibagikan di tiga titik lokasi banjir sebagai bentuk respons cepat atas kondisi darurat yang terjadi sejak malam sebelumnya.
Ketua TP PKK Desa Pantai Bakti, Ika Swastika, mengatakan bahwa penyaluran MBG kali ini merupakan yang pertama sejak tanggul Sungai Citarum jebol. Program ini dijalankan melalui kerja sama Pemerintah Desa Pantai Bakti dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
“Karena kejadian jebolnya tanggul baru terjadi semalam, hari ini langsung kami fokuskan pendistribusian MBG untuk warga yang terdampak banjir. Kurang lebih ada 500 porsi yang sudah kami bagikan di tiga titik,” ujar Ika.
Ia menjelaskan, meskipun dalam kondisi darurat, menu makanan yang dibagikan tetap memperhatikan unsur gizi seimbang. Setiap paket makanan terdiri dari nasi, lauk telur, sayuran seperti tahu, wortel, dan tauge, serta buah sebagai pelengkap.
Menurut Ika, bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan akibat banjir. “Semoga makanan ini bisa sedikit membantu warga kami. Walaupun sederhana, kami berharap manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Salah seorang warga Kampung Bendungan, Isah (48), mengaku sangat terbantu dengan adanya program MBG. Ia menyebut, sejak banjir melanda, keluarganya mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan karena akses jalan terendam dan pedagang tidak dapat masuk ke wilayah tersebut.
“Alhamdulillah sekarang dapat MBG, satu keluarga saya yang berempat kebagian. Pagi tadi cuma makan mi instan karena tidak ada lauk. Tukang sayur juga tidak lewat karena banjir. Mau keluar cari makan juga jauh dan jalannya masih tergenang,” ungkap Isah.
Ia berharap pendistribusian MBG dapat terus berlanjut selama kondisi banjir belum surut dan aktivitas warga belum kembali normal.
Sementara itu, Camat Muaragembong, Sukarmawan, menjelaskan bahwa pengalihan program MBG untuk warga terdampak banjir dilakukan karena situasi darurat. Selain permukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum termasuk sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar sementara dihentikan.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, kami memprioritaskan bantuan untuk korban banjir. Program MBG sangat membantu karena kebutuhan dasar warga, terutama makanan, harus segera terpenuhi,” tegas Sukarmawan.

Sumber : radar bekasi
Editor : Tia
Share:

Berita Populer