113.800 Peserta BPJS PBI di Kota Bekasi Dinonaktifkan, Dinsos Jelaskan Penyebabnya

Babe News - Bekasi, 11/02/2026. Sebanyak 113.800 peserta BPJS Kesehatan kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Kota Bekasi resmi dinonaktifkan. Penonaktifan ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robert Siagian, menyampaikan bahwa warga yang kepesertaannya dinonaktifkan merupakan peserta yang saat ini masuk dalam kelompok desil 6 hingga desil 10.

“Kita melihat peserta yang dinonaktifkan di Kota Bekasi sebanyak 113.800 peserta, yang datanya saat ini berada di desil 6 sampai dengan 10,” ujar Robert di Bekasi, Selasa (10/2/2026).

Peserta yang Dinonaktifkan Masuk Kategori Mampu

Robert menjelaskan bahwa dalam sistem pendataan pemerintah, masyarakat dibagi dalam kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 sampai 5 merupakan kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin, rentan miskin, atau tidak mampu.

Sementara itu, warga yang masuk dalam desil 6 sampai 10 dinilai sudah mengalami peningkatan kondisi ekonomi, sehingga dianggap tidak lagi masuk prioritas penerima bantuan iuran BPJS.

“Penerima bantuan iuran ini seharusnya memang untuk peserta yang berada di desil 1 sampai 5, karena mereka dikategorikan miskin, rentan miskin, atau tidak mampu,” jelas Robert.

Diarahkan Beralih ke BPJS Mandiri

Lebih lanjut, Robert menyebutkan bahwa warga yang kini berada pada desil 6 hingga 10 diharapkan dapat mulai mengurus kepesertaan BPJS secara mandiri.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar kuota bantuan iuran dari pemerintah bisa dialihkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Harapannya ke depan mereka bisa bergerak menjadi peserta BPJS Mandiri, sehingga kuota bantuan dapat digunakan bagi masyarakat di desil 1 sampai 5,” katanya.

Pemerintah Pusat Beri Masa Transisi 3 Bulan

Sementara itu, pemerintah pusat juga menegaskan bahwa penonaktifan peserta PBI BPJS tidak dilakukan tanpa solusi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan secara nasional.

Masa transisi ini diberikan agar Kementerian Sosial memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Langkah ini juga bertujuan agar tidak ada warga yang tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan tanpa kesempatan untuk menyesuaikan status kepesertaan mereka.

Sumber : metronews 

Editor : Tia

Read More

Pemkab Bekasi Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Muaragembong, Fokus Bangun Jembatan hingga Jalan Desa

Babe News - Bekasi, 11/02/2026. anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Muaragembong pada tahun 2026. Dana tersebut disebut menjadi alokasi terbesar dibanding kecamatan lain di Kabupaten Bekasi, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah utara.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk tahun anggaran 2027. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Kecamatan Muaragembong pada Selasa (10/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Sigit menjelaskan bahwa anggaran puluhan miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan yang masuk kategori proyek strategis.

“Untuk Kecamatan Muaragembong di tahun 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran paling besar dibanding kecamatan lainnya, jumlahnya sekitar Rp60 miliar khusus untuk Muaragembong,” ujar Sigit.

Komitmen Pemkab Bekasi untuk Majukan Wilayah Utara

Sigit menegaskan, anggaran besar yang diberikan untuk Muaragembong bukan tanpa alasan. Pemkab Bekasi ingin mempercepat pembangunan di wilayah utara agar dapat berkembang sejajar dengan wilayah lain, terutama kawasan selatan yang selama ini dinilai lebih maju.

Ia menyinggung adanya harapan dari anggota DPRD agar Muaragembong dapat dikembangkan secara maksimal sehingga tidak tertinggal.

“Tadi seperti yang disampaikan anggota DPRD, bagaimana ke depannya agar Muaragembong ini bisa kita kembangkan supaya sejajar dengan kecamatan-kecamatan di wilayah selatan,” katanya.

Butuh Kolaborasi, Tidak Bisa Hanya Mengandalkan APBD

Meski anggaran sudah disiapkan, Sigit menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada APBD semata. Ia mendorong agar masyarakat, pihak swasta, dan seluruh stakeholder ikut terlibat untuk mendukung program pembangunan di Muaragembong.

Menurutnya, tanpa kerja sama lintas pihak, pembangunan akan berjalan lebih lambat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Maka diperlukan kolaborasi dengan pihak lain untuk mendorong percepatan pembangunan. Kalau hanya berpangku pada APBD tentu tidak akan cukup,” ungkapnya.

Sigit juga menyebut bahwa seluruh usulan yang disampaikan dalam Musrenbang telah dicatat dan akan dikaji kembali oleh tim perencanaan. Ia berharap usulan pembangunan untuk tahun anggaran 2027 nantinya bisa banyak yang terealisasi.

“Semua usulan sudah kami tampung. Nanti akan kita bahas bersama tim perencanaan supaya usulan-usulan dari Muaragembong di tahun 2027 bisa lebih banyak terakomodasi,” pungkasnya.

Camat Muaragembong Sambut Positif Anggaran Besar

Sementara itu, Camat Muaragembong Sukarmawan menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Pemkab Bekasi terhadap wilayahnya. Ia menilai langkah ini merupakan bentuk pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daerah tertentu, melainkan harus dirasakan hingga pelosok.

“Ini konsep pembangunan yang mengedepankan asas keadilan dan pemerataan, supaya hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, baik utara maupun selatan,” jelas Sukarmawan.

Ada 18–20 Titik Pembangunan di 6 Desa

Sukarmawan menyebut, berdasarkan data rencana realisasi pembangunan tahun 2026, terdapat sekitar 18 hingga 20 titik kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkab Bekasi di wilayah Muaragembong.

Rencana pembangunan itu akan tersebar di enam desa, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai cukup mendesak.

Beberapa pembangunan yang direncanakan meliputi:

Pembangunan dan peningkatan jalan utama penghubung antar desa

Pembangunan jembatan di 4 titik

Pemasangan penerangan jalan umum (PJU)

Perbaikan jalan lingkungan

Pembangunan sarana olahraga (SOR) di 4 sekolah

Ia menambahkan, khusus untuk pembangunan jalan, pemerintah lebih memprioritaskan jalur yang kondisinya sudah rusak parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Pembangunan SDM Juga Jadi Perhatian

Tidak hanya pembangunan fisik, Sukarmawan juga menekankan pentingnya pembangunan non-fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia berharap pemerintah juga memperhatikan pendidikan agar generasi muda Muaragembong bisa memiliki masa depan lebih baik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan sangat penting agar anak-anak muda mampu berkembang dan kelak bisa berkontribusi membangun daerahnya sendiri.

“Kualitas pelajar dan mahasiswa ke depannya tentu harus diperhatikan. Harapannya, setelah mereka menimba ilmu, mereka bisa kembali ke daerah untuk membangun wilayahnya,” ungkapnya.

Sumber : bekasi.go.id

Editor : Tia

Read More

Pedagang Es Kelapa yang Acungkan Golok ke Wali Kota Bekasi Akhirnya Minta Maaf

Babe News - Bekasi, 10/02/2026. Insiden menegangkan terjadi saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Bekasi Utara. Seorang pedagang es kelapa bernama Barmizon (60) sempat mengacungkan golok ke arah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Namun, peristiwa tersebut berakhir damai setelah pelaku menyampaikan permintaan maaf.

Barmizon mengaku menyesal atas tindakannya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Kronologi Kejadian: Penertiban Berujung Ketegangan

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (8/2/2026), ketika Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi, aparat kepolisian, serta petugas penertiban turun langsung ke lapangan untuk melakukan penataan kawasan.

Lokasi penertiban berada di Perumahan Duta Harapan, Kecamatan Bekasi Utara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menertibkan PKL yang dinilai mengganggu ketertiban umum, terutama karena berjualan di area yang tidak semestinya.

Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, termasuk yang diunggah akun Instagram @infobekasiutara, penertiban awalnya berjalan dengan aman dan kondusif. Namun situasi berubah saat petugas mendatangi lapak milik Barmizon.

Pelaku Menolak Lapak Dipindahkan

Barmizon tampak menolak saat petugas meminta lapaknya dipindahkan. Ia juga melontarkan kata-kata bernada keras kepada petugas.

Dalam video, Barmizon terdengar berteriak sambil menunjuk lokasi lapaknya.

“Saya beli ini!”

Ia mengaku emosi karena merasa lokasi tempat ia berdagang merupakan lahan yang sudah ia beli, sehingga menurutnya tidak seharusnya dibongkar atau dipindahkan.

Penolakan itu memicu ketegangan antara pedagang dan petugas di lapangan.

Golok Dikeluarkan, Petugas dan Pejabat Mundur

Ketegangan semakin meningkat ketika Barmizon secara tiba-tiba mengambil sebilah golok dari dalam lapaknya. Dalam keadaan emosi, ia mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah petugas serta rombongan pejabat yang hadir, termasuk Wali Kota Bekasi.

Beberapa petugas dan pejabat terlihat mundur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sekitar pun terlihat panik dan mulai merekam kejadian tersebut.

Dalam rekaman video terdengar suara perekam yang memberi peringatan:

“Awas Pak Wali, awas Pak Wali. Amankan itu, senjata tajam itu. Ambil, ambil.”

Situasi sempat memanas dan membuat suasana penertiban berubah tegang dalam hitungan detik.

Situasi Berhasil Dikendalikan, Tidak Ada Korban

Meski sempat mengkhawatirkan, petugas akhirnya mengambil langkah persuasif. Mereka mencoba menenangkan pelaku dan melakukan komunikasi secara perlahan agar situasi tidak semakin memburuk.

Setelah pendekatan dilakukan, Barmizon akhirnya bersedia menurunkan golok dan kondisi kembali terkendali. Tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut.

Tri Adhianto: Tidak Merasa Terancam

Sehari setelah kejadian, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan tanggapan. Ia mengaku tidak merasa takut ataupun terancam meski sempat menghadapi situasi berbahaya.

Tri menyebut bahwa dirinya sudah terbiasa turun langsung ke lapangan dan menghadapi dinamika masyarakat.

“Enggak (terancam) juga, biasa saja. Karena saya kan orang lapangan ya. Saya sudah terbiasa ya menghadapi hal-hal yang seperti ini,” ujar Tri saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin.

Tri juga menegaskan bahwa penertiban dilakukan bukan secara tiba-tiba. Pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan imbauan sebelumnya, dan petugas telah diinstruksikan untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami sudah imbau dan petugas melakukan dengan persuasif. Tapi negara tidak boleh terus-menerus kalah oleh pelanggaran yang dibiarkan,” kata Tri.

Sumber : kompascom

Editor : Tia

Read More