Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai distribusi LPG bersubsidi selama ini masih belum sepenuhnya efektif. Ia menyebut masih banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak, namun tetap bisa mengakses gas subsidi tersebut.
Menurutnya, penggunaan teknologi biometrik bisa menjadi solusi agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem ini, data penerima dapat diverifikasi secara langsung setiap kali melakukan pembelian.
Said juga menegaskan bahwa usulan tersebut bukan sekadar mengandalkan data administrasi dari pemerintah pusat, melainkan perlu sistem verifikasi yang lebih akurat dan berlapis di lapangan.
Gagasan ini muncul di tengah pembahasan mengenai beban subsidi energi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Said menyatakan tidak setuju jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dikurangi. Ia justru menilai yang perlu diperbaiki adalah penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima subsidi LPG yang benar-benar layak diperkirakan lebih sedikit dibandingkan angka yang selama ini tercatat. Dari alokasi sekitar 8,6 juta penerima, menurut perhitungannya hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar memenuhi kriteria.
Selain itu, Said juga menyoroti dampak kenaikan harga energi global yang memengaruhi berbagai sektor. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak justru memberatkan masyarakat kecil.
Ia menilai, jika ada penyesuaian, seharusnya difokuskan pada sektor energi non-subsidi, bukan pada bantuan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sumber : kompascom
Editor : Tia
