Realisasi PAD Kabupaten Bekasi Baru 35 Persen, Daya Beli Masyarakat Jadi Tantangan

Bekasi, 15 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan Juni 2026 mencapai sekitar Rp1,313 triliun atau 35 persen dari target tahunan. Rendahnya capaian tersebut salah satunya dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan membuat sebagian masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan kewajiban perpajakan.

Menurutnya, sumber PAD terbesar masih berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor makanan dan minuman, hotel, dan listrik.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Bapenda terus menjalankan berbagai strategi, seperti pelayanan keliling pembayaran PBB hingga ke desa-desa, operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor bersama instansi terkait, serta koordinasi dengan PLN dalam pendataan pelanggan listrik.

Iwan juga menjelaskan bahwa sektor BPHTB masih sangat bergantung pada aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang bersifat fluktuatif. Selain itu, dinamika sektor usaha, khususnya kuliner, turut memengaruhi potensi penerimaan pajak karena banyak usaha yang buka dan tutup dalam waktu relatif singkat.

Meski menghadapi tantangan ekonomi, Bapenda menegaskan akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemantauan kondisi ekonomi, evaluasi rutin, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna mencapai target PAD tahun 2026.

Sumber: TribunBekasi.com

Editor: Rey

 

Read More

Mahasiswa UBK Gelar Aksi di Istana Negara, Soroti Enam Isu Kebijakan Nasional

 Bekasi, 15 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah fakultas di Universitas Bung Karno (UBK) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 200 mahasiswa tersebut melibatkan perwakilan dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FISIP, serta Fakultas Ilmu Komputer UBK. Sejumlah organisasi mahasiswa dari kampus lain juga disebut telah berkoordinasi dan berpotensi bergabung.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan, yakni evaluasi sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI, penghentian praktik militerisme dan penguatan supremasi sipil, upaya menjaga stabilitas rupiah dan ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta peninjauan kebijakan kenaikan harga BBM.

Massa aksi dijadwalkan berkumpul di Kampus UBK, Cikini, sekitar pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menuju Istana Negara dan memulai demonstrasi pada pukul 11.00 WIB.

Penyelenggara menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya. Kepolisian disebut mengimbau agar demonstrasi berlangsung secara tertib, aman, dan tidak mengandung unsur provokasi maupun tindakan anarkis.

Sumber: TribunBekasi.com

Editor: Rey

Read More

Gen Z Soroti Fasilitas Pejalan Kaki Jelang HUT ke-499 Jakarta

 Bekasi, 15 Juni 2026 – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, sejumlah generasi muda menyoroti masih kurang optimalnya fasilitas bagi pejalan kaki di ibu kota. Salah satunya disampaikan Vienna (20), mahasiswi Universitas Indonesia, yang berharap Jakarta menjadi kota yang lebih aman dan nyaman untuk berjalan kaki.

Menurut Vienna, persoalan tidak hanya terletak pada keterbatasan jumlah trotoar, tetapi juga pada penggunaan fasilitas pedestrian yang kerap terganggu oleh aktivitas lain, seperti pedagang maupun kendaraan yang memasuki area pejalan kaki. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah program khusus dalam rangka perayaan HUT ke-499 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan layanan transportasi umum akan digratiskan selama dua hari, yakni pada 27–28 Juni 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang kini semakin terintegrasi, termasuk layanan MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta.

Selain transportasi umum, Pemprov DKI juga berencana menggratiskan akses ke sejumlah destinasi wisata dan fasilitas publik, seperti kawasan Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, serta museum yang dikelola pemerintah daerah.

Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas publik sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 Jakarta yang mengusung semangat menuju kota global yang lebih inklusif dan nyaman bagi seluruh warga.

Sumber: Tribunnews.com

Editor: Rey

Read More