Pesan tersebut disampaikan Dedi saat berkunjung ke Desa Wanajaya, Cibitung, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, ia menyebut Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi besar, namun kondisi infrastruktur dan kebersihan masih jauh dari ideal.
“Bekasi itu duitnya banyak, rumah bagus, pabrik banyak, upah tinggi. Tapi jalan masih banyak yang rusak, trotoar kotor, rumput di pinggir jalan tinggi, dan drainase belum dikeruk,” ujar Dedi yang akrab disapa KDM.
Ia kemudian memberikan “amanat” kepada Bupati Ade agar menambah tenaga kontrak kebersihan pada tahun 2026, sebagai salah satu langkah nyata memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Perbanyak tenaga kontrak untuk kebersihan jalan, biar rakyat Bekasi ikut kerja. Provinsi juga begitu, banyak rekrut warga yang rajin tapi pendidikannya rendah untuk jadi tukang sapu, tukang gali, dan tukang keruk sungai,” jelasnya.
KDM juga menekankan pentingnya pemberian upah sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi yang mencapai Rp5,6 juta. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat Bekasi benar-benar merasakan hasil pembangunan dari pajak perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut.
“Warga Bekasi harus yang pertama menikmati hasil pembangunan. Uangnya kan dari pajak perusahaan-perusahaan besar, baik dari Korea, Jepang, Tiongkok, maupun India,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan siap menindaklanjuti arahan gubernur. Ia menilai saran tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat sektor lingkungan.
“Arahan Pak Gubernur sangat masuk akal. Kita akan bentuk tenaga kerja di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah agar bernilai ekonomi. Ini bisa jadi bagian dari ekonomi sirkular berbasis masyarakat,” kata Ade.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata di Kabupaten Bekasi.
Sumber : radar bekasi
Editor : Tia
