Babe News - Bekasi, Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi berdampak langsung pada kesejahteraan karyawannya. Sejumlah pegawai mengaku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah gaji dan remunerasi bulanan mereka dipangkas secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Toni (nama samaran), salah satu karyawan RSUD Kota Bekasi, menuturkan bahwa sejak akhir 2025 penghasilan yang ia terima jauh dari nominal normal. Ia mengaku saat ini hanya menerima gaji di bawah Rp1,6 juta per bulan, padahal sebelumnya take home pay-nya bisa mencapai lebih dari Rp5 juta.
“Sekarang buat makan saja sudah susah. Ada teman yang sampai pinjam Rp300 ribu cuma buat beli beras. Bahkan ada juga yang terpaksa pinjam ke aplikasi pinjol karena benar-benar kepepet,” ujar Toni saat ditemui di Bekasi, Jumat sore (16/1/2026).
Menurutnya, pembayaran gaji belum diterima secara penuh sejak November 2025 hingga Januari 2026. Hingga saat ini, RSUD masih memiliki tunggakan pembayaran kepada para karyawan.
“Pembayaran baru sampai bulan November, sementara sekarang sudah Januari. Artinya masih ada hak kami yang belum dibayarkan,” katanya.
Lebih memprihatinkan, besaran gaji yang diterima karyawan saat ini berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Toni menyebut kondisi ini terasa tidak adil, terutama bagi karyawan yang telah bekerja cukup lama.
“Saya sudah lebih dari tujuh tahun bekerja di sini. Tapi tidak ada kenaikan berkala seperti di pabrik. Sekarang gaji malah di bawah UMK,” ungkapnya.
Selain soal penghasilan, Toni juga menyoroti ketidakjelasan status kepegawaian yang dialami dirinya dan rekan-rekan. Ia menyebut tidak adanya kontrak kerja yang jelas, baik PKWT maupun PKWTT.
“Kami hanya punya SK sebagai pegawai BLUD non-ASN. Di BPJS Kesehatan kami tercatat sebagai pegawai swasta. Status kami ini jadi serba tidak jelas,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Toni, berpengaruh terhadap semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada pasien. Ia menilai tuntutan pelayanan prima seharusnya diimbangi dengan kesejahteraan karyawan yang memadai.
“Kalau hak dibayar penuh dan tepat waktu, tentu semangat kerja juga lebih baik. Sekarang ini jujur saja, mental dan motivasi banyak yang turun,” katanya.
Ia berharap manajemen RSUD Kota Bekasi segera melakukan pembenahan, mulai dari penyesuaian gaji sesuai UMK, keterbukaan pengelolaan keuangan, kejelasan status kepegawaian, hingga menahan perekrutan pegawai baru sebelum kesejahteraan pegawai lama terpenuhi.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Yuli Swastiawati, membenarkan adanya kewajiban keuangan yang masih harus diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa utang senilai sekitar Rp70 miliar merupakan akumulasi kewajiban administratif dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saat ini seluruh kewajiban tersebut sedang dalam proses penyelesaian dan ditangani sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku,” ujar Yuli dalam keterangannya.
Sumber : Metro TV
Editor : Tia



