Langkah ini menjadi upaya baru Pemprov Jabar untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi kepadatan kantor, serta menekan kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan kerja ASN agar lebih efisien dan produktif tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Bekerja dari rumah bukan berarti santai. ASN tetap bekerja berbasis sistem dan target kinerja. Hanya saja, pembedaannya terletak pada tunjangan kerja sesuai risiko dan tanggung jawabnya,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/11/2025).
Dedi menjelaskan, penerapan WFH diharapkan bisa mengurangi penggunaan listrik dan air di kantor, sekaligus menghemat biaya operasional pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan, terutama pada jam sibuk.
Meski demikian, Dedi memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan normal. WFH hanya berlaku bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan petugas pelayanan publik tetap bekerja secara tatap muka seperti biasa.
“Kita pastikan pelayanan publik tidak terganggu. ASN yang melayani masyarakat tetap bekerja di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan serupa. Menurutnya, sistem kerja fleksibel seperti WFH dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan adaptabilitas ASN di era digital.
“Saya menyarankan agar kabupaten dan kota meniru kebijakan ini. Efisiensi bukan hanya soal anggaran, tapi juga cara kita menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” ungkapnya.
Dengan penerapan WFH setiap Kamis ini, Pemprov Jabar berharap kinerja ASN tetap optimal, anggaran lebih hemat, serta lingkungan kerja lebih efisien dan ramah terhadap tantangan mobilitas perkotaan.
Sumber : liputan 6
Editor : Tia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar