Pemerintah Rencanakan Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya

Babe News - Bekasi, 24 Oktober 2025. Kabar gembira bagi peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah berencana memberikan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran bagi masyarakat tertentu, khususnya bagi peserta yang kini masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang sebelumnya sempat menjadi peserta mandiri dan menunggak iuran, namun kini telah ditanggung oleh pemerintah pusat atau daerah. “Pemutihan ini untuk mereka yang dulu peserta mandiri, sempat menunggak, lalu pindah ke PBI atau dibayari Pemda. Jadi, tunggakan lamanya akan dihapus,” ujar Ghufron usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Meski begitu, Ghufron menegaskan bahwa penghapusan tunggakan hanya berlaku maksimal 24 bulan atau dua tahun. Misalnya, jika tunggakan sudah berlangsung sejak 2014, maka yang dihapus hanya dua tahun pertama dari masa tunggakan tersebut. “Kami batasi maksimal dua tahun, agar administrasinya tetap terkelola dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penghapusan penuh seluruh tunggakan belum memungkinkan karena akan membebani sistem administrasi BPJS.

Saat ini, rencana pemutihan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah akan mengumumkan secara resmi setelah mendapatkan hasil dari rapat koordinasi bersama kementerian terkait.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat ada sekitar 23 juta peserta yang masih memiliki tunggakan dengan nilai lebih dari Rp10 triliun. “Jumlah tunggakan mencapai lebih dari Rp10 triliun, dan sebagian besar berasal dari peserta yang sudah pindah kategori,” ujar Ghufron saat menghadiri acara di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10).

Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai pemutihan iuran BPJS akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) setelah pembahasan di tingkat pemerintah selesai.

Jika disetujui, program ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sekaligus memperbaiki data kepesertaan BPJS agar lebih akurat dan efisien.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Tia

Read More

Pemkab Bekasi dan Bareskrim Polri Turun Tangan, Mediasi Konflik Buruh dengan PT Yamaha

Babe News - Bekasi, 24 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengambil langkah untuk menenangkan situasi terkait konflik antara buruh dan manajemen PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA).

Langkah ini dilakukan guna menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di kawasan industri strategis nasional.

Kunjungan kerja Dittipidter Bareskrim Polri ke pabrik PT Yamaha di Bekasi pada Jumat (24/10) dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Ida Farida, mewakili Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, bersama jajaran kepolisian dan manajemen perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Ida menyampaikan apresiasi terhadap Yamaha Music yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi daerah. “Kami sangat menghargai kiprah Yamaha sebagai perusahaan berskala global yang ikut membangun perekonomian Kabupaten Bekasi. Saya sendiri bangga, karena pabrik Yamaha ini menjadi bagian dari wilayah kami,” ujarnya.

Ida menegaskan, Pemkab Bekasi berkomitmen menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kepastian usaha bagi pengusaha. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sudah melakukan beberapa kali mediasi agar masalah hubungan industrial di Yamaha dapat diselesaikan secara adil dan damai. “Kami tetap menghormati jalur hukum, tetapi penyelesaian melalui dialog akan lebih baik. Hubungan kerja yang sehat harus menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional,” jelasnya.

Kehadiran tim Dittipidter Bareskrim Polri turut diapresiasi, karena dinilai membantu membangun komunikasi antara pihak perusahaan dan pekerja. “Peran Polri bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menciptakan ruang dialog yang terbuka dan solutif,” tambah Ida.

Sementara itu, Kombes Pol Tri Wahyudi, Kanit II Subdit II Dittipidter Bareskrim Polri, menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang menaruh perhatian besar pada isu ketenagakerjaan.

Tri menyebut, pihaknya kini memiliki Desk Ketenagakerjaan, sebuah forum bersama antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mencari solusi atas persoalan hubungan industrial. “Kami tidak punya tongkat ajaib untuk menyelesaikan semua masalah, tapi lewat desk ini kami ingin semua pihak bisa berdiskusi dan menemukan jalan tengah secara manusiawi dan adil,” paparnya.

Tri juga menekankan pentingnya penyelesaian secara restoratif dan kekeluargaan, bukan hanya berdasarkan keputusan hukum yang kaku. “Sering kali kesepakatan bersama justru lebih efektif dan berkelanjutan dibanding keputusan formal. Kami ingin solusi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan utama Polri adalah menjaga keberlangsungan usaha, melindungi pekerja, serta memastikan stabilitas keamanan di kawasan industri. “Kami mendukung penuh langkah Yamaha untuk terus tumbuh dan membuka lapangan kerja baru. Semakin kuat industrinya, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” tutup Tri.

Sumber : tribunnews

Editor : Tia

Read More

BPKN Panggil Manajemen Aqua, Usai Viral Dugaan Produksi Gunakan Air Sumur Bor

Babe News – Jakarta. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) berencana memanggil manajemen dan Direktur Utama PT Tirta Investama, produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, buntut viralnya dugaan penggunaan air sumur bor atau air tanah dalam proses produksi.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyampaikan, pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik terkait isu tersebut. Karena itu, lembaganya akan mengambil langkah tegas untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus melindungi hak konsumen. “Kami akan memanggil pihak manajemen dan Direktur PT Tirta Investama untuk meminta klarifikasi resmi soal sumber air yang digunakan. Selain itu, BPKN juga akan menurunkan tim investigasi ke lokasi pabrik untuk memverifikasi fakta di lapangan,” ujar Mufti di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Langkah ini dilakukan menyusul viralnya video di akun YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam video itu, Dedi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu lokasi produksi Aqua. Saat ditanya, seorang staf menyebut bahwa air yang digunakan berasal dari bawah tanah melalui proses pengeboran, bukan dari mata air permukaan.

Dedi yang tampak terkejut kemudian mempertanyakan apakah pengambilan air tanah tersebut tidak berdampak pada kondisi lingkungan sekitar, termasuk potensi pergeseran tanah. “Saya kira airnya dari mata air atau sungai, ternyata dari bawah tanah pakai bor. Jadi semacam sumur pompa dalam?” tanya Dedi dalam videonya.

Menanggapi video tersebut, pihak Danone Indonesia—perusahaan induk Aqua—langsung memberikan klarifikasi resmi. Dalam keterangan tertulisnya, Danone menegaskan bahwa air Aqua memang berasal dari akuifer dalam, bukan air permukaan atau air tanah dangkal. “Air AQUA diambil dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber dipilih melalui proses penelitian ilmiah selama minimal satu tahun dengan sembilan kriteria ketat,” tulis Danone.

Danone menjelaskan bahwa akuifer tersebut terlindungi secara alami oleh lapisan tanah kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu sumber air warga. “Beberapa titik bahkan bersifat self-flowing atau mengalir alami tanpa pompa. Seluruh proses ini dikaji oleh para ahli geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi,” tambah pernyataan tersebut.

Perusahaan juga menyebut bahwa hasil kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) menunjukkan sumber air Aqua tidak bersinggungan dengan air yang digunakan masyarakat sekitar.

Sementara itu, BPKN memastikan akan memproses laporan publik dengan cermat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan transparan. “Konsumen berhak tahu dari mana asal air yang mereka konsumsi. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kejujuran dan tanggung jawab,” tegas Mufti.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Tia

Read More