Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan dirinya siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memang dibutuhkan. “Kalau dipanggil, saya pasti datang. Tapi kalau disuruh bikin laporan, saya rasa tidak perlu, buang-buang waktu saja,” ujar Mahfud di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Mahfud menilai, KPK seharusnya sudah mengetahui dugaan mark up tersebut sejak lama. Ia mengaku hanya ikut menyoroti hal itu karena isu tersebut sudah terlebih dahulu ramai dibicarakan publik. “Yang saya sampaikan di YouTube itu sebenarnya sudah ramai sebelumnya. KPK mestinya memanggil orang-orang yang duluan bicara, karena mereka banyak yang punya data dan terlibat langsung dalam kebijakan,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK sempat meminta Mahfud untuk melaporkan secara resmi dugaan korupsi yang ia ungkap dalam video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025. Namun, Mahfud menolak membuat laporan, dengan alasan hal itu bukan kewajiban pribadi.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya akan tetap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. “KPK akan bertindak proaktif untuk mendalami setiap laporan atau informasi dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proyek Whoosh,” kata Budi dalam keterangan resminya.
Dalam unggahan videonya, Mahfud menyebut adanya perbedaan signifikan antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di China. Ia menyebut proyek Whoosh menelan biaya sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS per kilometer. “Jadi, biayanya naik hampir tiga kali lipat. Ini kan patut dipertanyakan,” ujar Mahfud dalam videonya.
Kasus ini kini memasuki babak baru, setelah pernyataan Mahfud kembali memicu perhatian publik dan mendorong lembaga antirasuah untuk melakukan penyelidikan lebih dalam.
Sumber : CNN Indonesia
Editor : Tia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar