Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/10/2025), menanggapi laporan jurnalis Kompas TV, Renata Pricila Panggalo. “Enggak, itu bukan urusan saya. BI yang kumpulin datanya, saya cuma pakai data dari Bank Sentral,” tegas Purbaya.
Ia juga menanggapi sejumlah kepala daerah yang keberatan dengan data dana mengendap yang ia sampaikan. Menurutnya, jika ada yang merasa data tersebut tidak sesuai, sebaiknya langsung mengonfirmasi ke BI. “Tanya saja ke BI. Itu kan data dari bank-bank tempat mereka nyimpen uang. Mereka juga nggak mungkin awasi setiap rekening satu per satu,” ujarnya.
Salah satu pihak yang menyoroti pernyataan Purbaya adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang sebelumnya membantah adanya dana Rp4,1 triliun milik Pemda Jabar yang mengendap di bank. Menanggapi hal itu, Purbaya justru mempertanyakan alasan pemerintah daerah menyimpan uang dalam bentuk giro. “Kalau katanya bukan deposito tapi di checking account, itu kan giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya kecil. Kenapa disimpan di situ?” ucapnya heran.
Purbaya bahkan menduga, penyimpanan dana dalam bentuk giro bisa saja menarik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pasti nanti BPK bakal periksa itu,” tambahnya.
Sebagai informasi, perbedaan data yang dipersoalkan muncul dari dua lembaga negara. Bank Indonesia mencatat per 30 September 2025 total dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp233,97 triliun. Sementara Kemendagri mencatat angka yang lebih kecil, yakni sekitar Rp215 triliun.
Hingga kini, perbedaan data tersebut masih belum mendapat penjelasan resmi dari kedua pihak.
Sumber : Kompascom
Editor : Tia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar