Transparansi Keuangan: Saldo Kas RKUD Jawa Barat Capai Rp2,18 Triliun per 12 November 2025

Babe News - Jawa Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan resmi yang dirilis pada Rabu, 12 November 2025, Pemprov Jabar menyampaikan posisi saldo kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga pukul 17.00 WIB dengan kondisi fiskal yang tergolong stabil dan sehat.

Berdasarkan laporan tersebut, total penerimaan daerah tercatat sebesar Rp31,83 miliar, yang sebagian besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Rinciannya antara lain:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp7.729.596.800

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp11.799.190.500

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Rp1.550.684.088

Pajak Air Permukaan: Rp268.209.664

Retribusi dan pendapatan lainnya: Rp485.912.118

Kontribusi terbesar tetap datang dari sektor perpajakan, terutama BBNKB dan PKB, yang menjadi andalan dalam menopang pendapatan asli daerah Jawa Barat.

Sementara itu, total pengeluaran daerah hingga hari yang sama tercatat sebesar Rp514,56 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari belanja pegawai hingga bantuan keuangan bagi kabupaten, kota, dan desa. Rinciannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai: Rp167.942.572.414

Belanja Barang dan Jasa: Rp2.657.839.803

Belanja Modal: Rp2.092.741.830

Belanja Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota: Rp205.363.560.247

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota: Rp40.824.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Desa: Rp95.680.000.000

Alokasi tersebut menunjukkan bagaimana Pemprov Jawa Barat terus menyalurkan anggaran untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Dengan memperhitungkan total penerimaan dan pengeluaran, saldo kas RKUD Jawa Barat per 12 November 2025 tercatat sebesar Rp2.183.331.123.373. Angka ini mencerminkan kemampuan Pemprov Jabar dalam menjaga stabilitas fiskal serta pengelolaan likuiditas yang optimal.

Pemprov Jabar juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan selalu diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Setiap program pemerintah provinsi selalu difokuskan untuk memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Barat yang istimewa,” demikian keterangan dalam laporan resmi tersebut.

Sumber : bapenda.jabarprov

Editor : Tia