Anggota DPR Sindir Donasi Rp10 M Disebut Paling Berjasa: “Negara Sudah Hadir dari Awal”

Babe News, Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan kritik terhadap pihak yang datang sekali ke lokasi bencana di Sumatra namun merasa kontribusinya paling besar. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Endipat menyinggung adanya pihak yang membangun satu posko dan kemudian menyatakan pemerintah tidak hadir, padahal menurutnya, pemerintah sudah bekerja sejak hari pertama.

“Orang baru datang sekali sudah ngomong paling berjasa di Aceh. Negara sejak awal sudah bikin ratusan posko. Kok ada yang datang sebentar lalu bilang pemerintah nggak ada,” ujar Endipat, mengutip laporan detikcom.

Ia juga menyoroti perbandingan antara donasi masyarakat yang mencapai Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang menurutnya bernilai jauh lebih besar.

“Orang per orang nyumbang Rp10 miliar. Negara sudah menggelontorkan anggaran triliunan untuk Aceh. Jadi tolong hal seperti ini jadi perhatian,” imbuhnya.

Minta Komdigi Gencarkan Informasi Kinerja Pemerintah

Dalam rapat tersebut, Endipat berharap Komdigi bisa lebih aktif menyebarkan informasi mengenai penanganan bencana yang dilakukan pemerintah, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ia merasa banyak program pemerintah tidak tersampaikan secara masif ke masyarakat.

“Komdigi harus bisa memperkuat penyebaran informasi strategis pemerintah supaya publik tahu apa yang sudah dikerjakan,” katanya.

Ia juga mencontohkan Kementerian Kehutanan yang disebutnya telah melakukan reboisasi besar-besaran, namun tidak banyak diketahui publik karena kurangnya publikasi.

“Banyak kerja Kemenhut yang tidak sampai ke telinga masyarakat, jadinya dikritik terus. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar Endipat.

Hal serupa juga ia sampaikan terhadap aparat kepolisian yang dinilai sudah mengambil langkah sejak awal terkait pemulihan kawasan hutan di Sumatra, namun tidak terdengar secara luas.

Dorongan Agar Informasi Pemerintah Bisa ‘Viral’

Endipat menekankan perlunya Komdigi untuk memahami isu sensitif nasional dan mengemas informasi pemerintah agar lebih mudah tersebar di masyarakat, termasuk di media sosial.

“Kami berharap Komdigi bisa membuat informasi pemerintah tidak kalah viral dari konten pihak-pihak yang sok paling hebat di Aceh atau Sumatra,” kata Endipat menutup pernyataannya.

Sumber : kompascom

Editor : Tia