Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pengurangan dana transfer pusat tersebut diperberat dengan masih adanya kewajiban pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 yang baru bisa direalisasikan pada awal 2026. Akibatnya, sebagian anggaran tahun berjalan harus tersedot untuk menutup kewajiban lama.
“Di akhir 2025 ada hampir Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang pembayarannya baru bisa dilakukan Januari 2026. Artinya, hampir Rp 3 triliun dana APBD 2026 otomatis terserap lebih awal,” ujar Dedi, seperti dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai hampir Rp 600 miliar setiap tahunnya. Beban rutin lainnya juga tidak kecil, seperti pembiayaan Masjid Raya Aljabar yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar per tahun, serta operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang menghabiskan sekitar Rp 100 miliar per tahun. Di luar itu, pemerintah provinsi juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mendekati Rp 300 miliar.
Anggaran Pembangunan Justru Naik
Meski dihadapkan pada tekanan keuangan yang cukup berat, Dedi menegaskan bahwa alokasi anggaran pembangunan justru mengalami peningkatan. Ia mencontohkan sektor infrastruktur jalan yang anggarannya naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Beban memang berat, tapi anggaran pembangunan naik cukup tajam. Untuk jalan saja, yang sebelumnya Rp 3,5 triliun kini menjadi sekitar Rp 4,5 triliun. Jadi bukan berkurang, malah bertambah, termasuk belanja pembangunan lainnya,” jelasnya.
Kenaikan anggaran pembangunan ini, menurut Dedi, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan, meski harus melakukan pengetatan di berbagai sektor lain.
Penghematan Ketat Belanja Nonprioritas
Untuk menjaga keseimbangan APBD, Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan penghematan ketat, khususnya pada belanja yang dinilai tidak prioritas. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintahan serta memangkas berbagai kegiatan seremonial.
Pada tahun 2026, Pemprov Jabar hanya akan menggelar dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Menurut Dedi, kedua agenda tersebut tetap dipertahankan karena memiliki nilai penting dalam menjaga semangat kebangsaan dan identitas daerah.
“Kegiatan seremonial pemerintah hanya dua, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu dan konsumsi kegiatan. Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun kini dipangkas drastis menjadi sekitar Rp 500 juta. Itupun hanya difokuskan untuk dua kegiatan besar tersebut.
“Kami cukup sediakan air putih saja. Dari Rp 3,5 miliar, kami turunkan menjadi Rp 500 juta dalam setahun, dan hanya untuk Agustusan serta hari jadi provinsi,” kata Dedi.
Penghematan Dimulai dari Pimpinan
Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan penghematan dimulai dari dirinya sendiri sebagai gubernur. Ia mengaku telah menghapus sejumlah fasilitas dinas, mulai dari baju dinas, kendaraan dinas, hingga anggaran perjalanan dinas.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas gubernur yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar telah ditekan menjadi Rp 150 juta, bahkan pada tahun 2026 ia memastikan tidak lagi menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah.
“Tahun 2026 saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah. Penghematan harus dimulai dari pimpinan,” tegasnya.
Sumber : kompascom
Editor : Tia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar