Jokowi Sindir Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Palsu

Babe News - Bekasi, Presiden Joko Widodo menilai isu ijazah palsu yang terus diarahkan kepadanya bukan sekadar tuduhan biasa. Dalam wawancara eksklusif Program Khusus Kompas TV di kediamannya di Solo, Rabu (10/12/2025) malam, Jokowi menyebut ada indikasi kuat bahwa isu tersebut digerakkan oleh agenda politik tertentu.

Ia menyoroti bagaimana isu yang sama terus diulang selama empat tahun namun tidak pernah selesai, meski pihak yang menerbitkan ijazah sudah menegaskan keasliannya.
“Yang buat ijazah saja sudah bilang asli, tetap tidak dipercaya. Saya melihat ini sudah masuk wilayah operasi politik,” ujar Jokowi.

Menurutnya, isu tersebut sengaja digulirkan untuk merusak reputasi. Tujuannya, kata Jokowi, tidak lepas dari kepentingan politik.
“Kenapa harus mengolok-olok dan merendahkan? Kalau itu dilakukan bertahun-tahun, pasti ada kepentingannya,” tambahnya.

Fokus Bangsa Seharusnya Bukan Pada Hal yang Sepele

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama perubahan global yang dipicu perkembangan artificial intelligence hingga humanoid robotic.
Ia menilai energi bangsa seharusnya diarahkan ke isu strategis, bukan justru tenggelam dalam polemik yang dianggapnya “urusan ringan”.

Ada Orang Besar di Balik Isu Ini? Jokowi: Iya

Dalam wawancara, pembawa acara Frisca Clarissa menanyakan langsung apakah ada “orang besar” di balik operasi politik tersebut. Jokowi menjawab tegas: “Saya pastikan, iya.”
Ketika ditanya apakah ia mengetahui siapa sosok itu, Jokowi hanya menjawab singkat, “Gampang ditebak lah.”

Jokowi menegaskan bahwa langkah hukum yang ia ambil terkait isu ijazah palsu bukan sekadar membela diri, tetapi menjadi pengingat bagi publik agar tidak mudah menuduh dan memfitnah seseorang.
“Ini pembelajaran bagi kita semua, jangan gampang menuduh atau mencemarkan nama baik orang lain,” ujarnya.

Sumber : kompascom
Editor : Tia
Share:

Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Selama Libur Nataru, Berikut Daftar Ruas yang Ikut Berpartisipasi

Babe News - Jabar, Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalan tol akan mendapatkan potongan tarif mulai dari 10 hingga 20 persen. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) memastikan kebijakan ini berlaku di sejumlah ruas tol pada tanggal-tanggal tertentu sebagai upaya mendukung kelancaran arus libur akhir tahun.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa diskon diberikan berdasarkan usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Besaran diskon tarif tol berkisar antara 10 sampai 20 persen, dan berlaku pada tanggal yang sudah ditentukan,” ujar Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Senin (8/12/2025).

Jadwal Pemberlakuan Diskon Tol Nataru

Diskon tarif tol berlaku pada tiga hari utama:

22 Desember 2025
23 Desember 2025
31 Desember 2025

Namun, beberapa ruas tol menerapkan kebijakan khusus di luar tanggal tersebut, yaitu:

Tol Manado–Bitung: 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026

Tol Becakayu: 13 Oktober – 31 Desember 2025 (dynamic pricing pada jam non-sibuk)

Tol Krian–Legundibunder: 21 Oktober – 31 Desember 2025

Kemen PU menegaskan bahwa potongan tarif hanya berlaku untuk perjalanan terjauh (barrier to barrier) dan menggunakan pembayaran uang elektronik. Diskon otomatis gugur jika saldo e-toll tidak mencukupi atau terjadi kegagalan pembacaan data asal–tujuan.

Daftar Ruas Tol di Jawa Bagian Barat dan Tengah yang Berlaku Diskon

Berikut ruas jalan tol yang berpartisipasi dalam program diskon tarif Nataru:

1. Tol Kelapa Gading–Pulogebang
2. Tol Jakarta–Cikampek
3. Tol Jakarta–Cikampek Elevated
4. Tol Cikampek–Palimanan
5. Tol Palimanan–Kanci
6. Tol Kanci–Pejagan
7. Tol Pejagan–Pemalang
8. Tol Pemalang–Batang
9. Tol Batang–Semarang
10. Tol Semarang ABC
11. Tol Cisumdawu

(Sisa daftar ruas tol dari wilayah lain dapat dimasukkan jika diperlukan.)

Sumber : tribunnews
Editor : Tia
Share:

Anggota DPR Sindir Donasi Rp10 M Disebut Paling Berjasa: “Negara Sudah Hadir dari Awal”

Babe News, Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan kritik terhadap pihak yang datang sekali ke lokasi bencana di Sumatra namun merasa kontribusinya paling besar. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Endipat menyinggung adanya pihak yang membangun satu posko dan kemudian menyatakan pemerintah tidak hadir, padahal menurutnya, pemerintah sudah bekerja sejak hari pertama.

“Orang baru datang sekali sudah ngomong paling berjasa di Aceh. Negara sejak awal sudah bikin ratusan posko. Kok ada yang datang sebentar lalu bilang pemerintah nggak ada,” ujar Endipat, mengutip laporan detikcom.

Ia juga menyoroti perbandingan antara donasi masyarakat yang mencapai Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang menurutnya bernilai jauh lebih besar.

“Orang per orang nyumbang Rp10 miliar. Negara sudah menggelontorkan anggaran triliunan untuk Aceh. Jadi tolong hal seperti ini jadi perhatian,” imbuhnya.

Minta Komdigi Gencarkan Informasi Kinerja Pemerintah

Dalam rapat tersebut, Endipat berharap Komdigi bisa lebih aktif menyebarkan informasi mengenai penanganan bencana yang dilakukan pemerintah, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ia merasa banyak program pemerintah tidak tersampaikan secara masif ke masyarakat.

“Komdigi harus bisa memperkuat penyebaran informasi strategis pemerintah supaya publik tahu apa yang sudah dikerjakan,” katanya.

Ia juga mencontohkan Kementerian Kehutanan yang disebutnya telah melakukan reboisasi besar-besaran, namun tidak banyak diketahui publik karena kurangnya publikasi.

“Banyak kerja Kemenhut yang tidak sampai ke telinga masyarakat, jadinya dikritik terus. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar Endipat.

Hal serupa juga ia sampaikan terhadap aparat kepolisian yang dinilai sudah mengambil langkah sejak awal terkait pemulihan kawasan hutan di Sumatra, namun tidak terdengar secara luas.

Dorongan Agar Informasi Pemerintah Bisa ‘Viral’

Endipat menekankan perlunya Komdigi untuk memahami isu sensitif nasional dan mengemas informasi pemerintah agar lebih mudah tersebar di masyarakat, termasuk di media sosial.

“Kami berharap Komdigi bisa membuat informasi pemerintah tidak kalah viral dari konten pihak-pihak yang sok paling hebat di Aceh atau Sumatra,” kata Endipat menutup pernyataannya.


Sumber : kompascom
Editor : Tia
Share:

Berita Populer