Berpidato di Forum Bloomberg, Jokowi Tekankan Masa Depan Ekonomi Ditentukan SDM Melek AI

Babe News - Jawa Barat, Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa masa depan ekonomi global akan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal tersebut ia sampaikan saat menutup Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Hotel Capella, Singapura, Jumat (21/11) dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi forum tersebut.

Dalam pidatonya yang dibawakan dalam bahasa Inggris, Jokowi menekankan bahwa dunia sedang bergerak menuju era “ekonomi kecerdasan” (intelligent economy), sehingga literasi teknologi menjadi syarat mutlak bagi daya saing suatu negara. “Akan ada lebih banyak peluang kerja di masa depan jika rakyat kita dipersiapkan sejak sekarang,” ucap Jokowi. “Mereka harus belajar tentang AI, algoritma, coding, dan machine learning. Literasi teknologi menjadi kunci dalam kompetisi global,” tambahnya.

Tantangan Global dan Reformasi Lembaga Internasional

Selain menyoroti SDM, Jokowi juga menegaskan pentingnya reformasi lembaga keuangan dan perdagangan dunia, seperti IMF, Bank Dunia, hingga WTO. Menurutnya, regulasi dan instrumen keuangan global harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang kini menentukan arah ekonomi global. “IMF dan Bank Dunia perlu memperbarui instrumen keuangannya, dan WTO juga harus meninjau ulang aturan perdagangan serta tarif,” ujar Jokowi tanpa menjelaskan lebih detail bentuk reformasi yang ia maksud. Jokowi dan Peran Baru di Forum Ekonomi Dunia

Sejak April 2025, Jokowi resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, forum internasional yang dibentuk oleh Michael Bloomberg pada 2018 untuk merespons pergeseran pusat ekonomi dunia dari Barat menuju Asia dan negara berkembang.

Dalam perannya tersebut, Jokowi menyatakan akan fokus pada isu AI, data, dan transformasi digital, sambil membawa pengalaman Indonesia dalam menjalankan kebijakan industri berbasis teknologi.

Bangga atas Kemajuan Digital Indonesia

Jokowi juga menyelipkan refleksi mengenai satu dekade pemerintahannya. Menurutnya, pembangunan pusat data, satelit, dan jaringan digital selama masa kepemimpinannya merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. “Infrastruktur digital adalah tulang punggung kecerdasan ekonomi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti hadirnya berbagai marketplace lokal dan sistem pembayaran digital QRIS yang kini menjangkau pedagang kecil hingga perusahaan nasional. “QRIS memudahkan transaksi universal. Dari pedagang kaki lima hingga perusahaan besar kini menggunakan sistem yang sama,” kata Jokowi. “Inisiatif hilirisasi, termasuk industri baterai kendaraan listrik, merupakan langkah menuju ekonomi cerdas,” lanjutnya.

Bertemu Para Tokoh Dunia di Singapura

Selama tiga hari berada di Singapura, Jokowi terlihat bertemu dengan berbagai pemimpin dunia dan tokoh internasional yang juga menghadiri forum tersebut. Ia berdiskusi dengan Michael Bloomberg, mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, serta Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong.

Selain menghadiri jamuan makan malam kenegaraan, Jokowi juga mengunggah momen kebersamaannya dengan Menteri Senior Singapura Lee Hsien Loong, di mana keduanya tampak santai berbincang dan berjalan berdua.

Sumber : CNA Indonesia

Editor : Tia

Read More

KPK Pamer Gunungan Uang Rampasan Kasus PT Taspen, Total Rp 883 Miliar

Babe News - Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menarik perhatian publik setelah memperlihatkan tumpukan uang rampasan hasil korupsi dalam kasus investasi fiktif PT Taspen. Uang tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Pada Kamis (20/11) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, KPK memajang tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu dengan nilai total Rp 883.038.394.268. Karena keterbatasan ruang, hanya sekitar Rp 300 miliar yang bisa dipamerkan dalam bentuk fisik. Tumpukan tersebut disusun setinggi 1,5 meter dengan panjang sekitar 7 meter, dimasukkan ke dalam 300 boks plastik bening, di mana setiap boks berisi uang senilai Rp 1 miliar.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan hasil rampasan negara dari kasus investasi fiktif dana pensiun PT Taspen. “Hari ini kita hadir dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen (Persero),” ujar Asep.

Dalam konferensi pers, Asep menegaskan bahwa korupsi terhadap dana pensiun merupakan bentuk kejahatan yang sangat menyayat hati. Menurutnya, dana pensiun menjadi harapan utama bagi para ASN yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara.

Asep bahkan menyinggung kisah pribadi keluarganya. Ia menyampaikan bahwa dana pensiun memiliki nilai besar bagi para pensiunan, karena dapat membantu kelangsungan hidup serta ekonomi keluarga setelah tidak lagi bekerja. "Ketika dana itu dikorupsi, tentu sangat miris. Setiap rupiah yang hilang, artinya merenggut masa tua ASN di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Kasus investasi fiktif PT Taspen menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Dua pelaku telah divonis dalam kasus ini, yaitu:

• Antonius NS Kosasih (mantan Dirut Taspen)

• Ekiawan Heri Primaryanto (mantan Dirut PT Insight Investment Management)

Meski Rp 883 miliar telah dipulihkan melalui rampasan KPK, negara masih menunggu pengembalian sisa kerugian dari dua terdakwa tersebut.

Direktur Utama PT Taspen, Ronny Hanityo Apianro, berharap sisa dana bisa segera tuntas. “Kami menantikan recovery aset dari dua terdakwa. Harapannya, pemulihan dana Rp 1 triliun bisa selesai dalam waktu tidak lama,” ujarnya.

KPK meminta agar pengelolaan dana pensiun di Taspen diperbaiki secara menyeluruh. Asep menegaskan bahwa transparansi dan kualitas pengawasan perlu ditingkatkan.

Ia menyebut nilai Rp 1 triliun yang dikorupsi setara dengan gaji pokok 400 ribu ASN. Artinya, dampak korupsi tersebut bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan banyak keluarga ASN.

Sumber : detikcom

Editor : Tia

Read More

Menkeu Purbaya Tegaskan Sikap: Penjual Thrifting Ilegal Tak Bisa Diselamatkan dengan Pajak

Babe Newa - Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas atas usulan sebagian pedagang baju bekas (thrifting) yang berharap aktivitas mereka bisa dilegalkan dengan cara membayar pajak. Ia menegaskan bahwa legalitas usaha tidak ditentukan oleh kesediaan membayar pajak, melainkan harus mengikuti aturan impor yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di sela kegiatan di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/11). Ia menjawab polemik yang belakangan muncul terkait keinginan pedagang thrifting untuk dilegalkan melalui pemenuhan kewajiban pajak.

Menurut Purbaya, inti permasalahan thrifting bukan pada pungutan pajak, tetapi pada status barang impor yang masuk tanpa izin resmi alias ilegal. Ia menyebut pemerintah tidak memiliki ruang negosiasi untuk barang impor ilegal, sekalipun pelakunya bersedia membayar pajak. “Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentikan. Saya enggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal,” tegasnya.

Untuk memperjelas argumennya, ia membandingkan kasus thrifting dengan praktik penyelundupan alkohol di masa lalu yang dilakukan oleh gangster Amerika terkenal, Al Capone. “Alkoholnya tidak beracun, tapi tetap ilegal karena melanggar undang-undang. Kasusnya sama seperti ini,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti dampak thrifting terhadap ekonomi nasional. Ia menilai membanjirnya barang bekas impor dapat merugikan pelaku usaha lokal, sementara pasar domestik seharusnya menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia, yang 90 persennya bertumpu pada permintaan dalam negeri. “Kalau pasar domestik dikuasai barang asing, apa untungnya buat pelaku usaha nasional? Yang untung hanya segelintir pedagang,” kata Purbaya.

Ia bahkan menyarankan agar pedagang thrifting beralih menjual produk lokal jika ingin tetap bertahan, karena kualitas produk dalam negeri semakin beragam dan ditentukan oleh permintaan pasar, bukan hanya label luar negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR, Adian Napitupulu, meminta pemerintah mempertimbangkan aspek sosial sebelum mengambil langkah penindakan. Ia menyebut aktivitas thrifting menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki lapangan kerja memadai.

Seorang pedagang Pasar Senen, Rifai Silalah, juga menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak langsung menutup usaha thrifting. Ia menilai legalisasi lebih adil karena pedagang ingin menaati aturan, termasuk membayar pajak.

Data yang dipaparkan dalam audiensi menyebut industri thrifting telah melibatkan sekitar 7,5 juta orang. Namun, barang thrifting yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 0,5 persen dari total 784 ribu ton tekstil impor ilegal, sehingga persoalan yang lebih besar dianggap bukan hanya thrifting semata.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Tia

Read More