Warga Ungkap Kronologi Longsor di Wisata Hutan Bambu Bekasi, Diduga Dipicu Surutnya Debit Kali Bekasi

Babe News - Bekasi, 14/02/2026. Peristiwa longsor terjadi di kawasan Wisata Hutan Bambu, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, pada Rabu sore (11/2/2026). Kejadian tersebut sempat membuat warga sekitar panik karena longsoran tanah terjadi secara bertahap hingga berdampak cukup besar di area wisata.
Salah satu warga bernama Banu (46) menceritakan bahwa sebelum longsor terjadi, ia sempat menerima informasi mengenai potensi banjir kiriman dari wilayah Bogor. Informasi itu ia ketahui setelah mendengar bunyi alarm dari bendungan yang menjadi penanda adanya peningkatan debit air.
Menurut Banu, setelah alarm berbunyi, petugas bendungan mengambil langkah antisipasi dengan cara mengurangi debit air di Kali Bekasi. Tujuannya agar aliran sungai tidak meluap dan memicu banjir di permukiman warga sekitar.
Namun, proses pengurangan air tersebut dinilai berlangsung cukup lama, sehingga debit air di kali menjadi sangat sedikit.
“Nah itu karena terlalu lama disurutin, jadi lama-lama kan kalau pinggiran ini tanahnya labil. Lama-lama turun dia tanahnya,” ujar Banu saat ditemui pada Jumat (13/2/2026).
Banu menjelaskan, kondisi tanah di bantaran Kali Bekasi memang cenderung rapuh. Saat air terlalu lama disurutkan, struktur tanah di tepi sungai menjadi kehilangan penahan alami sehingga mulai runtuh.
Longsor pertama terjadi di satu titik, lalu tak lama merembet ke titik lainnya.
“Awalnya di situ turun, terus nggak lama pindah ke sana, akhirnya sampai ke Hutan Bambu. Hutan Bambu yang paling parah,” tambahnya.
Akibat kejadian tersebut, beberapa bagian tanah amblas hingga mengganggu akses di sekitar lokasi wisata. Meski demikian, Banu memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini.
Walau tidak menimbulkan korban, longsor tetap menyebabkan sejumlah kerugian materiil bagi warga. Banu menyebut beberapa kerusakan yang terjadi antara lain jalan yang amblas, gubuk atau saung yang terdampak, hingga perahu milik warga yang hanyut terbawa arus.
“Paling jalan-jalanannya amblas. Terus gubuk saung di situ. Perahunya dua kebawa arus,” jelasnya.
Setelah kejadian tersebut, warga berharap adanya langkah pencegahan agar longsor tidak kembali terjadi, mengingat kawasan bantaran kali rawan mengalami pergeseran tanah jika kondisi air berubah drastis.
Banu juga meminta agar ke depannya komunikasi antara pihak bendungan dan warga sekitar lebih ditingkatkan, terutama saat ada rencana pengosongan atau penyurutan debit air sungai.
“Harapannya sih ada koordinasi antara bendungan sama warga bantaran Kali Bekasi. Kalau harus disurutin, ya pengennya ada info. Kalau berbahaya, tolong dikasih tahu supaya bisa ada tindakan,” tuturnya.

Sumber : detikcom
Editor : Tia
Share:

Plt Bupati Bekasi: Kesiapan Pedagang Jadi Kunci Kelancaran Relokasi Pasar Tumpah SGC

Babe News - Bekasi, 13/02/2026. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menunjukkan keseriusannya dalam menata kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Cikarang Utara. Salah satu langkah yang kini dimatangkan adalah relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di pasar tumpah kawasan SGC.
Relokasi ini akan memindahkan aktivitas perdagangan yang selama ini memenuhi Jalan RE Martadinata dan Jalan Kapten Sumantri menuju lokasi baru yang dinilai lebih tertib, yaitu kawasan Pasar Ramayana.
Pemkab Bekasi menargetkan proses pemindahan ini berjalan lancar, aman, dan terukur, dengan menekankan bahwa kesiapan pedagang serta sinergi lintas sektor menjadi faktor utama keberhasilannya.
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dipimpin Langsung Plt Bupati
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, setelah memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Rapat KH Ma’mun Nawawi, Cikarang Pusat, pada Kamis (12/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan relokasi tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi keamanan maupun sosial.
Sejumlah unsur dilibatkan dalam rapat tersebut, mulai dari pihak kecamatan, desa, aparat keamanan dari Polres Metro Bekasi, unsur TNI, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurut Asep, keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting agar seluruh proses relokasi bisa berjalan tertib dan kondusif.
Relokasi Dijadwalkan 13 Februari, Pedagang Dinilai Sudah Siap
Dalam keterangannya, Asep menjelaskan bahwa relokasi pasar tumpah akan dilakukan pada 13 Februari 2026. Pemindahan akan dilakukan dari kawasan SGC menuju Pasar Ramayana.
“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi bersama kecamatan, desa, Polres, TNI, dan Satpol PP. Pada tanggal 13 akan dilakukan pemindahan pasar tumpah dari Jalan SGC ke Ramayana. Kami pastikan seluruh proses berjalan tertib dan terkoordinasi,” ujar Asep.
Ia menyebutkan, hasil laporan dari lapangan menunjukkan kondisi saat ini cukup kondusif. Para pedagang juga dinilai sudah memahami maksud dan tujuan relokasi, serta menyatakan kesediaannya untuk berpindah ke tempat yang sudah disiapkan.
“Dari laporan yang kami terima, situasi kondusif dan para pedagang siap mengikuti relokasi. Ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung penataan kawasan yang lebih baik,” ungkapnya.
Kesiapan pedagang tersebut menjadi hal penting karena relokasi sering kali memicu penolakan apabila komunikasi dan fasilitas tidak dipersiapkan sejak awal.
Relokasi Dilakukan untuk Mengurai Kemacetan dan Menata Kota
Pemkab Bekasi menilai pasar tumpah di kawasan SGC sudah menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya kemacetan yang semakin parah akibat aktivitas jual beli yang meluber hingga ke jalan raya.
Karena itu, relokasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan perkotaan Cikarang agar lebih rapi, nyaman, dan tidak mengganggu pengguna jalan.
Selain itu, pemerintah juga ingin menciptakan kawasan perdagangan yang lebih bersih, aman, serta memiliki fasilitas yang lebih layak untuk pedagang maupun pembeli.
Pemkab Akan Benahi Infrastruktur di Lokasi Baru
Asep menegaskan bahwa relokasi ini bukan hanya sekadar memindahkan pedagang dari satu titik ke titik lain, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun lingkungan pasar yang lebih representatif.
Pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan infrastruktur pendukung di lokasi baru agar para pedagang dapat berjualan dengan nyaman.
“Kita akan bangun lampu penerangan dan melakukan penataan agar kawasan ini lebih terang, lebih aman, dan lebih nyaman bagi masyarakat maupun pedagang,” tambahnya.
Setelah relokasi selesai, Pemkab Bekasi juga akan melanjutkan penataan kawasan Pasar Ramayana supaya tidak terlihat kumuh dan mampu menjadi pusat ekonomi yang lebih teratur.
Optimistis Relokasi Berjalan Lancar
Dengan dukungan berbagai pihak dan kesiapan pedagang, Pemkab Bekasi optimistis relokasi pasar tumpah SGC dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya berdampak pada ketertiban kota, tetapi juga meningkatkan kenyamanan aktivitas perdagangan dan kualitas lingkungan di sekitar kawasan tersebut.

Sumber : bekasi.kab
Editor : Tia
Share:

Anggota DPRD Bekasi Usul Modernisasi Angkot Massal Seperti Jak Lingko, Imbas Protes Sopir terhadap Trans Beken

Babe News - Bekasi, 13/02/2026. Aksi demonstrasi sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi sempat membuat situasi lalu lintas di pusat kota terganggu. Sejumlah sopir angkot melakukan aksi penutupan sebagian ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan operasional Bus Trans Bekasi Keres (Trans Beken) yang baru saja diluncurkan.
Melihat situasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan pandangannya bahwa persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem transportasi umum, khususnya angkot.
Menurutnya, angkot di Bekasi perlu dimodernisasi secara massal agar bisa bersaing dan tetap diminati masyarakat, seperti konsep transportasi di daerah lain.
Angkot Bekasi Diminta “Naik Kelas” Seperti Jak Lingko
Hary menilai, angkot yang ada di Kota Bekasi seharusnya tidak dibiarkan berjalan dengan pola lama. Ia mendorong agar Pemkot Bekasi mulai memikirkan program modernisasi angkot seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jak Lingko, atau seperti layanan transportasi modern di Surabaya yang dikenal dengan Warawiri.
“Merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bekasi melakukan modernisasi transportasi massal, khususnya angkutan kota agar lebih modern. Kita punya contoh Jak Lingko di DKI Jakarta dan Warawiri di Surabaya,” ujar Hary kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Ia menjelaskan, modernisasi tersebut bisa dilakukan dengan skema yang serupa seperti pengelolaan Trans Beken, yakni dengan menitikberatkan pada pelayanan publik, subsidi pemerintah, serta pembaruan fasilitas armada.
Skema Modernisasi: Angkot Ber-AC dan Sopir Digaji
Lebih lanjut, Hary menyebut modernisasi angkot tidak cukup hanya mengganti tampilan kendaraan. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem operasionalnya agar lebih terstruktur, termasuk memperhatikan kesejahteraan para pengemudi.
Menurutnya, salah satu konsep yang bisa diterapkan adalah sopir tidak lagi mengejar setoran, melainkan mendapat gaji tetap seperti yang berlaku pada Jak Lingko dan Warawiri.
“Selain fasilitas angkot diperbarui, bisa pakai AC, lalu sopirnya juga digaji. Jadi mereka lebih terfasilitasi dan sistemnya lebih tertata,” jelasnya.
Ia meyakini, apabila angkot sudah lebih nyaman dan sistemnya lebih profesional, masyarakat Kota Bekasi akan lebih tertarik untuk kembali menggunakan transportasi umum.
Angkot Bisa Jadi Feeder untuk Transportasi Utama
Hary juga menyampaikan bahwa angkot modern nantinya bisa berperan sebagai penghubung atau feeder untuk jalur utama bus seperti Trans Beken.
Dengan demikian, angkot tidak dianggap sebagai pesaing, melainkan bagian dari sistem transportasi terpadu yang saling melengkapi.
Ia menilai, konsep feeder ini penting agar transportasi umum di Bekasi memiliki jalur yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tarif Tidak Bisa Gratis Seperti DKI
Namun, Hary menegaskan bahwa modernisasi angkot di Bekasi tidak bisa sepenuhnya meniru konsep Jak Lingko yang sebagian layanannya gratis.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah Kota Bekasi tidak bisa dibandingkan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki APBD jauh lebih besar.
“Kalau menurut saya tidak bisa dibilang gratis, karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple,” ungkapnya.
Meski demikian, ia tetap mendorong agar subsidi bisa dilakukan secara terukur agar tarif angkot lebih terjangkau namun tetap realistis bagi keuangan daerah.
DPRD Sayangkan Launching Trans Beken Minim Sosialisasi
Selain soal modernisasi, Hary juga menyoroti persoalan komunikasi dan koordinasi. Ia menyayangkan peluncuran Trans Beken disebut tidak disosialisasikan secara maksimal, bahkan DPRD Kota Bekasi disebut tidak mendapatkan informasi resmi sebelum peluncuran dilakukan.
Tak hanya itu, para sopir angkot serta organisasi transportasi seperti Organda juga dinilai tidak diajak berdiskusi sejak awal.
Menurut Hary, hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu utama munculnya aksi demonstrasi besar-besaran.
“Karena mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun diskusi, akhirnya mereka merasa dianaktirikan,” kata Hary.
Ia menambahkan, sopir angkot merasa Trans Beken menjadi ancaman bagi mata pencaharian mereka, apalagi dengan kebijakan operasional Trans Beken yang masih digratiskan untuk beberapa waktu ke depan.
Trans Beken Diggratiskan, Sopir Angkot Merasa Terdesak
Hary menilai, keputusan memberikan layanan Trans Beken secara gratis sampai mendekati masa Lebaran membuat para sopir angkot semakin khawatir. Mereka takut penumpang akan beralih sepenuhnya ke bus baru tersebut.
“Dengan adanya Trans Beken, mereka merasa ini ancaman. Apalagi sampai Lebaran masih gratis, sehingga mereka menuntut,” tuturnya.
Demo Angkot Sempat Tutup Jalan Ahmad Yani
Sebelumnya, aksi demonstrasi dilakukan oleh sopir angkot dari berbagai trayek, di antaranya K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, hingga K-30.
Massa membawa armada masing-masing dan memarkir kendaraan di pinggir jalan hingga menyebabkan sebagian akses Jalan Ahmad Yani tertutup pada Kamis (12/2/2026) siang.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di pusat Kota Bekasi sempat tersendat dan menimbulkan kemacetan di sejumlah titik.
Para sopir angkot menyuarakan keberatan mereka setelah Trans Beken resmi diluncurkan dan mulai beroperasi.

Sumber : Detikcom
Editor : Tia
Share:

Berita Populer