Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan desakan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Menurutnya, masalah keracunan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan menunjukkan adanya persoalan sistemik di Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program.
“Kami mohon agar aspirasi ini diteruskan ke Presiden Prabowo. Hentikan dulu program MBG. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi kesalahan sistem yang terjadi di berbagai daerah,” kata Ari.
Ia juga menekankan agar anak-anak tidak dijadikan sasaran program yang berorientasi politik sehingga keselamatan dan tumbuh kembang mereka tetap diutamakan. “Keselamatan dan kesehatan anak harus jadi prioritas, bukan target politik,” tegasnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program MBG. Tugas Komisi IX, menurutnya, adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja BGN.
“Rekomendasi penghentian program sebaiknya disampaikan melalui forum yang tepat. Mitra kami adalah BGN, jadi fokus kami mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaannya agar kasus serupa tidak terulang,” ujar Charles.
Politisi PDIP itu menambahkan, keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan MBG berada di tangan Presiden Prabowo. Ia menyebut MBG sebagai program prioritas pemerintah yang saat ini masih dijalankan dengan anggaran yang telah disiapkan.
“Kalau nanti Presiden menilai program ini tidak lagi diperlukan, tentu bisa saja dihentikan. Tapi saat ini faktanya pemerintah masih menganggap MBG program strategis,” kata Charles.
Ia menegaskan Komisi IX mendorong BGN agar segera melakukan evaluasi menyeluruh demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Sumber : deriknews
Editor : Tia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar