Walhi Sebut Risiko Banjir dan Longsor di Jabar Bisa Lebih Parah dari Sumatra

Babe News - Jawa Barat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat kembali mengingatkan bahwa potensi bencana di wilayah ini bukanlah hal sepele. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, ancaman bencana seperti banjir bandang dan longsor di Jawa Barat bisa setara bahkan lebih parah dibandingkan yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, maupun Sumatra Barat.

Jawa Barat Masuk Daftar Wilayah Paling Rentan Bencana

Wahyudin menjelaskan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Jenis bencananya pun beragam, mulai dari tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang, longsor, tanah amblas hingga puting beliung. Semua itu diperparah oleh kondisi lingkungan yang terus mengalami kerusakan. "Bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatra sangat mungkin terulang di Jawa Barat, bahkan potensi skalanya bisa lebih besar," ujarnya, Selasa (2/12).

Ia menilai upaya pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan masih jauh dari kata maksimal.

Tambang Ilegal Meningkat, Izin Habiskan Dibiarkan

Walhi menyoroti persoalan tambang yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan catatan mereka:

Pada 2023, terdapat 54 izin tambang yang sudah habis masa berlakunya, namun banyak perusahaan tetap beroperasi tanpa penertiban.

Pada 2024, Walhi menemukan 176 titik tambang ilegal di sejumlah daerah. Wilayah dengan jumlah tambang ilegal terbesar antara lain:

Sumedang: 48 titik

Tasikmalaya: 48 titik

Bandung: 37 titik

Bogor: 23 titik

Cianjur: 20 titik

Purwakarta: 12 titik

Cirebon: 7 titik

Aktivitas tambang yang tidak terkendali ini dinilai mempercepat degradasi lingkungan, terutama di daerah rawan bencana.

Tutup Hutan Terus Menyusut Hingga 43 Persen

Dalam periode 2023–2025, Walhi mencatat penyusutan tutupan hutan di Jawa Barat mencapai 43 persen. Penurunan signifikan ini terjadi di berbagai kawasan, termasuk area yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani serta BBKSDA.

Banyak kawasan lindung kini berubah fungsi menjadi:

Area tambang

Kawasan wisata

Proyek geotermal

Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Pembangunan properti

Hal ini dinilai ironis karena kawasan konservasi justru semakin tergerus dan sebagian telah berdiri bangunan permanen.

Alih Fungsi Lahan di Kawasan Resapan Kian Mengkhawatirkan

Walhi juga mencatat penyusutan besar-besaran pada kawasan imbuhan (daerah resapan air), termasuk area persawahan. Banyak lahan resapan berubah menjadi perumahan, kawasan industri hingga area wisata. “Penyusutannya bisa mencapai 20 hektare per tahun, mengikuti maraknya IMB yang terus dikeluarkan,” kata Wahyudin.

Ia bahkan menilai bahwa pemerintah ikut berperan dalam memperparah kerusakan lingkungan melalui pemberian izin yang justru mengenai kawasan penting. Sampai saat ini, dari total lahan kritis seluas 900 ribu hektare, upaya reboisasi masih jauh dari memadai.

Gubernur Akui Kerusakan Hutan Jabar Capai 80 Persen

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui kondisi hutan di wilayahnya sudah sangat mengkhawatirkan. “Hutan yang benar-benar masih utuh hanya sekitar 20 persen. Sisanya, 80 persen dalam kondisi rusak,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Tia