Status PPPK Paruh Waktu Hanya Sementara, Instansi Dilarang Rekrut Honorer Baru

Jakarta, 7 Oktober 2025 — Pemerintah menegaskan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hanya bersifat sementara. Seluruh instansi pusat dan daerah diminta tidak lagi merekrut tenaga honorer baru, melainkan mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes ulang.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, menjelaskan langkah ini dilakukan agar proses transisi menuju PPPK penuh waktu berjalan cepat dan terarah. “Instansi cukup mengalihkan pegawai paruh waktu ke penuh waktu, tidak perlu rekrut honorer baru,” ujarnya.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, mengatakan informasi tersebut juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur. Menurutnya, sekitar 21 ribu honorer di Jawa Timur yang telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu akan dialihkan secara bertahap sesuai formasi yang tersedia.

Pemprov Jatim menargetkan penyerahan SK PPPK paruh waktu pada November 2025, setelah proses penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) rampung. Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga memastikan kesiapan pemerintah provinsi dalam menyiapkan peralihan ke status penuh waktu.

Ketua FKGHN, Subagio, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BKD Jatim dan berharap proses peralihan nantinya mempertimbangkan usia honorer sebagai prioritas utama. Aliansi R2 R3 dan FKGHN berkomitmen untuk mengawal hingga seluruh honorer menerima SK PPPK tahun ini.

Sumber : JPNN
Editor : Tia
Share:

KPK Ungkap Alphard Operasional Noel Disewa oleh Kemnaker

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa mobil Toyota Alphard yang sempat disita dari rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) ternyata merupakan kendaraan sewaan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk keperluan operasional.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, informasi itu diperoleh setelah penyidik memeriksa Sekretariat Jenderal Kemnaker dan pihak swasta. “Mobil tersebut disewa oleh Kemnaker untuk operasional Wamenaker, bukan milik pribadi Noel,” ujarnya.

Setelah memastikan statusnya, KPK mengembalikan mobil Alphard tersebut karena tidak termasuk barang bukti dalam perkara. Mobil itu sebelumnya disita dari rumah Noel di Pancoran, Jakarta Selatan, bersama empat ponsel yang ditemukan di plafon rumah.

Kasus yang menjerat Noel berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker sejak 2019. Biaya sertifikasi yang seharusnya Rp275 ribu melonjak hingga Rp6 juta, dengan total kerugian mencapai Rp81 miliar. Dari jumlah itu, Noel disebut menerima Rp3 miliar dan satu motor Ducati.

Share:

18 Gubernur Geruduk Kemenkeu, Purbaya: Semua Minta Ditanggung Saya

Jakarta, 7 Oktober 2025 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah gubernur, termasuk Bobby Nasution dan Mualem (Muzakir Manaf), mendatangi Kantor Kemenkeu untuk menyampaikan keluhan terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) hadir dalam pertemuan tersebut. “Mereka minta semuanya ditanggung saya, tapi kemampuan APBN terbatas,” ujar Purbaya di Jakarta.

Purbaya menjelaskan, ekonomi nasional sedang melambat sehingga pemerintah tidak bisa memenuhi semua permintaan daerah saat ini. Ia mencontohkan keluhan dari Gubernur Kalimantan Utara yang membutuhkan Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan karena warga masih bergantung ke Malaysia.

Sementara itu, Gubernur Aceh Mualem menolak pemotongan anggaran hingga 25 persen dan meminta perbaikan infrastruktur, sedangkan Gubernur Sumbar Mahyeldi mengeluhkan dampak pemotongan terhadap pembangunan dan gaji ASN.

Purbaya menegaskan akan mengevaluasi keuangan negara pada pertengahan 2026, dan bila pendapatan meningkat, dana ke daerah akan kembali ditambah. Ia juga meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola agar citra mereka lebih baik di mata pusat.

Diketahui, dalam RAPBN 2026, dana TKD sempat turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919 triliun tahun sebelumnya, sebelum akhirnya Purbaya menambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

Sumber : CNN
Editor : Tia
Share:

Berita Populer